Paradoks Xi Jinping: Fleksibel, Ideologis, atau Kombinasi Keduanya

Perjalanan Ketua DPR Nancy Pelosi baru-baru ini yang sangat provokatif ke Taiwan telah menempatkan China, Taiwan, dan Amerika di depan dan tengah pada titik nyala paling berbahaya dalam hubungan internasional. 

Sebagai urutan ketiga dalam suksesi presiden, Pelosi adalah politisi Amerika berkedudukan tertinggi yang mengunjungi Taiwan sejak 1997. 

Dan perjalanannya, serta pendekatan China yang gencar dan mengintimidasi (namun asimetris), yang melibatkan serangan siber, tekanan ekonomi, tekanan diplomatik, dan latihan militer (termasuk penembakan rudal jarak jauh di atas Taiwan) menyoroti pentingnya memahami motivasi, strategi, dan gaya kepemimpinan Presiden Xi.

Baca juga: Krisis Taiwan Selanjutnya Pasca Kunjungan Pelosi

Xi tetap menjadi sosok yang tidak jelas bagi orang luar, dengan kurangnya kejelasan mengenai motif dan strategi politiknya yang sebenarnya, saat ia bersiap untuk mengambil masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai Sekretaris Jenderal dan Presiden setelah Kongres Partai ke-20 Partai Komunis Cina (KPC) yang akan datang tahun ini. 

Kunci pemahaman seperti itu, terletak pada pertanyaan apakah Xi murni ideologis, fleksibel, atau kombinasi keduanya.

Setelah 10 tahun berkuasa sebagai Presiden China dan Sekretaris Jenderal PKC, Xi memegang tempat yang unik di jajaran pemimpin China masa lalu dan dunia saat ini. 

Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai orang paling berkuasa di dunia saat ini, seperti yang dilakukan The Economist di sampul tahun 2017. 

Baca juga: Pelosi, Taiwan dan Strategi AS di Indo-Pasifik

Dia telah mengumpulkan kekuatan yang luar biasa, dan telah menghapus batas masa jabatan, menyiratkan bahwa dia bisa memerintah seumur hidup, jika kesehatannya dan keinginan memungkinkan.

Baca juga: Faktor Cina: Titik Balik Strategi AS di Timur Tengah

Dia juga menggunakan kekuatan negara untuk membersihkan musuh-musuhnya, dan untuk memperkuat peran dan kekuatan PKC dalam kehidupan sehari-hari. 

Dia melampaui ini dalam tindakan kerasnya terhadap kebebasan di Xinjiang, Hong Kong, militerisasinya di Laut Cina Selatan, dan pelukan diplomasi 'prajurit serigala'.