Peran Amerika dalam Kebangkitan dan Jatuhnya Politik Islam

Begitu banyak yang telah berubah dalam dua setengah dekade terakhir di jalan berbatu menuju demokrasi di Dunia Arab.

Euforia yang menyelimuti partisipasi partai politik Islam, Arab, dan Turki dalam pemilu nasional di awal 1990-an telah mereda. Sejak itu, rezim-rezim kuat di Mesir, Yordania, Tunisia, Sudan, Negara-Negara Teluk, Turki, dan di tempat lain telah memberangus partai-partai ini, mengosongkan proses pemilihan, dan membuang demokrasi sebagai dasar pemerintahan. Selain itu, para pembuat kebijakan AS pada umumnya bersikap skeptis tentang Islam politik dan sering berupaya untuk melemahkannya.

Keputusan Ikhwanul Muslimin dan partai-partai politik yang berafiliasi secara ideologis di wilayah tersebut untuk memasuki pemilihan nasional merupakan sinyal kuat bagi publik Muslim bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi dan bahwa reformasi dan perubahan politik dapat terjadi secara bertahap dari dalam tanpa menggunakan kekerasan. 

Partai-partai ini memberi isyarat kepada publiknya bahwa Islam politik arus utama dapat menjadi katalisator perubahan sebagai struktur mediasi antara negara dan masyarakat.

Banyak dari partai-partai ini sudah menyediakan layanan sosial, medis, ekonomi, dan pendidikan kepada publik mereka yang tidak dapat, tidak mau, atau lambat diberikan oleh negara. MB dan partai-partai afiliasinya di seluruh wilayah dari Turki hingga Maroko dan Mesir membuat keputusan strategis untuk berpartisipasi dalam pemilihan meskipun rezim mereka dianggap tidak demokratis.

Mereka memandang Islam mereka sebagai kompas moral untuk interaksi sosial dan politik sehari-hari mereka dan sebagai dasar pandangan dunia mereka. 

Orang-orang memilih mereka dalam jumlah besar karena mereka menilai mereka lebih jujur dan tidak korup daripada partai politik "istana" dan agen lembaga dan layanan masyarakat sipil. 

Dalam banyak diskusi, percakapan, seminar dengan para pemimpin beberapa partai ini Muslim, saya mendapat kesan yang jelas bahwa publik mereka memandang partai-partai ini sebagai sumber pemberdayaan untuk demokrasi dan sebuah janji untuk masa depan yang penuh harapan.

Seperti yang sering dimapaikan pemimpin, Islam arus utama, tidak seperti pandangan Wahhabi yang puritan tentang aturan ilahi, percaya bahwa aturan buatan manusia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. "Seseorang bisa menjadi seorang demokrat yang baik dan juga seorang Muslim yang baik," katanya.

Ketika Ikhwanul Muslimin Mesir, Partai Refah Turki, Front Aksi Islam Yordania, al-Nahda Tunisia, dan Front Islam Nasional Sudan diizinkan mencalonkan diri untuk pemilihan, berbagai segmen populasi mereka memilih mereka. 

Beberapa suara diberikan sebagai "protes" terhadap represi rezim dan korupsi; orang lain, sebagai pengakuan atas layanan sosial yang diberikan pihak-pihak ini kepada warga yang membutuhkan; yang lain lagi mencerminkan keyakinan bahwa partai-partai Islam arus utama mewujudkan janji terbaik untuk perubahan politik.

Berbeda dengan partai-partai berkuasa yang didukung rezim, sebagian besar partai dan gerakan politik Islam adalah yang paling terorganisir secara politik dan perwakilan paling otentik dari publik mereka. 

Perbandingan paling mencolok terjadi di Mesir, Yordania, Palestina, Tunisia, dan di tempat lain. Pada saat itu, banyak orang Arab dan Turki pro-reformasi dan pengamat Barat di kawasan itu menyambut baik keterlibatan partai-partai Islam arus utama dalam proses politik dan mendorong proses perubahan yang bertahap dan damai.

Oposisi terhadap keterlibatan politik Islam

Namun, penentangan terhadap partisipasi partai-partai Islam dalam pemilu dan demokrasi secara umum sangat masif dan destruktif dan datang dari empat sumber utama.

Pertama, rezim otokratis pada umumnya menentang pemilu yang adil dan bebas karena kebencian mereka terhadap pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan transparan. 

Penguasa di Mesir, Tunisia, Bahrain, Sudan, Turki, untuk beberapa nama, percaya bahwa pemerintahan mereka tidak boleh menjadi sasaran pengawasan populer melalui kotak suara. Mereka selalu percaya bahwa kepatuhan yang dipaksakan melalui peluru daripada surat suara adalah penjamin terbaik stabilitas domestik. Mereka menentang semua tuntutan perubahan politik melalui pemilu, termasuk dari partai politik Islam.

Kedua, para ideolog Salafi-Wahhabi, baik di Arab Saudi, Afghanistan, dan di tempat lain, telah menentang konstitusi buatan manusia dan lembaga-lembaga demokrasi dengan anggapan keliru bahwa pemerintahan ilahi adalah satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah. Inilah sebabnya mengapa Arab Saudi dan Afghanistan, misalnya, tidak memiliki konstitusi tertulis dan tidak mengizinkan pemilihan umum yang adil dan bebas.

Ketiga, banyak "sekularis" Arab dan Turki berpendidikan Barat juga menentang partai politik Islam memasuki medan politik karena mereka tidak mempercayai ketulusan komitmen partai-partai ini terhadap politik demokrasi. Mereka memperkuat posisi mereka dengan  pidato yang  diberikan oleh Edward Djerejian, Asisten Negara untuk Urusan Timur Dekat saat itu, pada tahun 1992, di mana ia menyatakan bahwa Islam politik hanya percaya pada "satu orang, satu suara, satu kali" untuk mencapai kekuasaan.

Posisi Djerejian, yang mencerminkan kebijakan AS pada saat itu, pada awalnya bersimpati pada Islam politik, tetapi menjadi lebih khawatir bahwa partai-partai Islam menggunakan kotak suara hanya untuk mendapatkan kekuasaan. 

Sesampai di sana, mereka akan bekerja untuk menggantikan demokrasi dengan teokrasi. Ketakutan itu mengakibatkan kaum sekularis sering berbaris di belakang rezim otokratis dan dengan demikian secara tidak sengaja tetapi secara efektif menggagalkan reformasi demokrasi.

Beberapa dari rezim ini sering memperkuat posisi anti-demokrasi mereka melalui penggunaan kekuatan brutal terhadap semua kelompok pro-reformasi, Islamis, dan sekularis. Akibatnya, ribuan aktivis masyarakat sipil pro-demokrasi mendekam di penjara di seluruh wilayah hingga hari ini.

Terakhir, aktor negara asing yang kuat, terutama Amerika Serikat dan Israel, yang berkolusi dengan rezim otokratis, umumnya bermusuhan dengan partai politik Islam. Asumsi dasar mereka adalah bahwa lebih mudah berurusan dengan otokrasi daripada demokrasi karena mereka khawatir bahwa setiap masukan populer ke dalam kebijakan pemerintah akan menjadi anti-Amerika, anti-imperialis, dan anti-Israel.

Apa yang salah dalam perjalanan menuju demokrasi di Dunia Arab?

Visi optimis untuk membangun sistem politik Islam "moderat" berdasarkan kompromi dan inklusi masyarakat terbukti ilusi dan instan. "Islamis moderat" adalah kunci reformasi politik Arab, sebagaimana dikemukakan dalam  laporan Carnegie Endowment 2005 yang berpengaruh , telah menjadi fatamorgana. 

Warisan reformis Islam terkenal, seperti Rashed Ghannouchi dari Tunisia, Hassan al-Turabi dari Sudan, dan Fahmi Huwaydi dari Mesir, telah dibayangi oleh rezim yang telah menerapkan undang-undang "terorisme" untuk menekan para pendukung pro-demokrasi. Akibatnya, Islam politik menjadi begitu diberangus, sehingga tidak lagi menjadi agen reformasi politik dan advokasi pro-demokrasi yang layak.

Begitu banyak yang telah berubah dalam dua setengah dekade terakhir di jalan berbatu menuju demokrasi di Dunia Arab. Dan bukan untuk yang lebih baik.

Beberapa otokrat digulingkan selama apa yang disebut Musim Semi Arab 2011, tetapi mereka digantikan oleh diktator lain. Tunisia adalah pengecualian tetapi sekarang mengalami kemunduran yang berbahaya di bawah presiden baru, Kais Saied. 

Di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menggunakan partai Islamnya AKP, penerus Partai Refah sejak awal 1990-an, untuk memperluas kekuasaan otoriternya. Abdel Fattah al-Sisi telah menggantikan Hosni Mubarak di Mesir, dan Bashar al-Assad telah selamat dari pemberontakan rakyat di Suriah.

Bekas kekuatan imperialis Eropa, Israel, Rusia, dan Cina, semuanya mendukung diktator Arab untuk melayani kepentingan mereka. Tetapi otokrasi Arab dengan dukungan luar telah gagal untuk mengamankan stabilitas nyata di negara mereka atau untuk mengangkat rakyat Arab dari kemiskinan, memajukan kebebasan dan pemerintahan yang demokratis.

Namun, aktor-aktor ini, termasuk rezim diktator yang mereka dukung, tidak lebih aman saat ini dibandingkan ketika masyarakat sipil Arab hidup dan partai politik Islam terlibat dalam politik elektoral. 

Banyak negara Arab baik yang dijalankan oleh otokrat atau miliarder korup, seperti di Lebanon rapuh dan kemungkinan akan meledak. Negara-Negara Arab, serta kekuatan eksternal pasti akan terpengaruh oleh kejatuhannya. Kerusuhan sosial internal dapat dengan mudah menyebar ke seluruh wilayah dan sekitarnya.

Keadaan yang menyedihkan ini menuntut agar Amerika Serikat dan aktor-aktor lain mempertimbangkan kembali dukungan mereka terhadap para diktator Arab dan mengganti persediaan peluru mereka yang murah hati dengan komitmen baru untuk pemungutan suara. Pada akhirnya, itulah satu-satunya cara stabilitas, keamanan, dan kemungkinan demokrasi jangka panjang dapat dicapai.