Pendahuluan
Diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia sudah ada sejak zaman masa kolonial hingga saat ini. Perempuan sering dipandang sebagai kelompok yang lemah dan harus dilindungi oleh kelompok laki-laki. Sehingga muncul stigma yang mengatakan bahwa laki-laki memiliki peran utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai  pemeran cadangan atau second line position. Budaya tersebut telah membatasi ruang partisipasi perempuan dalam segala bidang seperti politik, sosial maupun ekonomi. Ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan perempuan yang muncul di masyarakat tersebut menjadi awal mula terbentuknya sistem patriarki yang ada di Indonesia saat ini.
Peran individu untuk menghapus diskriminasi dan memperjuangkan hak-hak Perempuan di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai tokoh nasional seperti R. A. Kartini dan Dewi Sartika. Selain itu, gerakan perempuan di Indonesia sudah mulai terbentuk dengan munculnya berbagai organisasi seperti Aiyiyah, Dharma Perempuan, Persatuan Perempuan Republik Indonesia (PERWARI) dan Muslimat NU. Gerakan dan organisasi perempuan tersebut sangatlah bervariasi dalam keanggotaan dan tujuan. Namun demikian, gerakan perempuan tersebut menyiratkan upaya bersama untuk memperbaiki situasi perempuan Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, isu kesetaraan gender telah berkembang dengan baik dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, Indonesia  mampu meningkatkan akses pendidikan kepada kaum perempuan. Tetapi disisi lain, sistem politik Indonesia masih sangat kental dengan budaya patriarki. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yang relatif rendah.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah area penting dalam pembentukan kebijakan negara dan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, peran perempuan di lembaga-lembaga ini semakin menonjol. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran perempuan di DPR/DPRD, bagaimana mereka memengaruhi kebijakan, dan dampak positif yang timbul dari kehadiran mereka.
Metode
Penelitian dalam skala kecil ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner ke berbagai lapisan masyakarat, dan didapatkan 67 responden yang terdiri dari berbagai usia baik laki-laki maupun perempuan. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan hasil peneliti sebelumnya.
Hasil dan Pembahasan
Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Pada periode 2014-2019, total anggota DPR perempuan hanya 17%. Namun pada periode 2019-2024, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI meningkat menjadi sekitar 21%. Peran perempuan di dunia politik semakin mendapat sorotan sebagai bagian penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan beragam. Seiring berjalannya waktu, perempuan semakin mengambil peran sentral di lembaga legislatif, menciptakan ruang bagi suara mereka dalam pembuatan kebijakan. Dengan mewakili berbagai latar belakang dan pengalaman, perempuan di DPR/DPRD membawa perspektif yang beragam, memperkaya diskusi kebijakan, dan menciptakan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat. Meskipun peran perempuan semakin diakui, mereka masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Stereotip gender, keterbatasan sumber daya, dan tekanan dari keluarga atau masyarakat dapat menjadi hambatan. Namun, berkat ketekunan dan dedikasi, perempuan di DPR/DPRD terus mengatasi kendala-kendala ini, membuktikan bahwa kontribusi mereka tidak hanya berharga, tetapi juga dapat membentuk arah kebijakan secara signifikan. Sejumlah kebijakan yang diusulkan atau dipengaruhi oleh perempuan di DPR/DPRD telah membuktikan dampak positifnya. Dari inisiatif untuk mendukung kesetaraan gender hingga langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, keberadaan perempuan di lembaga legislatif telah membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Meskipun kemajuan telah dicapai, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Stereotip gender dan keterbatasan sumber daya tetap menjadi hambatan. Solusi yang diusulkan termasuk memberikan pelatihan politik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran perempuan di politik, dan mendorong kolaborasi antara perempuan dan laki-laki di DPR/DPRD.
Berdasarkan kuesioner yang telah kami lakukan, ada beberapa orang yang pro dan kontra terhadap keberadaan dan juga keterlibatan aktif perempuan dalam DPR/DPRD. Kebanyakan responden menganggap partisipasi perempuan membawa perspektif yang beragam dalam pembuatan kebijakan dan 80% responden percaya bahwa anggota DPR/DPRD dapat memengaruhi pembuatan kebijakan yang lebih inklusif meskipun sebagian responden masih ragu akan stereotip masyarakat terhadap perempuan yang menduduki jabatan di DPR/DPRD.Â
Menurut mereka, partisipasi perempuan di DPR/DPRD penting karena dapat membawa perspektif yang beragam dalam pembuatan kebijakan, mendorong kebijakan yang lebih inklusif, meningkatkan kesetaraan gender, mewakili kepentingan perempuan secara lebih baik, dan meningkatkan kualitas kebijakan secara keseluruhan. Partisipasi perempuan di DPR/DPRD sangat penting karena perempuan yang menduduki posisi tersebut memiliki peran yang strategis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Dengan keterlibatan aktif perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dapat membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang secara khusus memengaruhi perempuan. Kehadiran perempuan di DPR/DPRD juga menciptakan representasi yang lebih seimbang dalam pengambilan keputusan politik. Dengan melibatkan perempuan, kebijakan yang dihasilkan cenderung mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat, mengingat bahwa perempuan memiliki pengalaman dan perspektif yang unik.
