Selain responden yang pro dengan keberadaan perempuan di DPR/DPRD, ada juga responden yang kontra. Mereka tidak setuju mengenai keterlibatan perempuan dalam DPR/DPRD. Karena keterwakilan perempuan di DPR/DPRD masih rendah, sehingga pengaruh yang dapat diberikan oleh perempuan dalam pembuatan kebijakan masih terbatas meskipun terdapat perempuan di DPR/DPRD. Namun tidak semua perempuan memiliki kesadaran politik yang tinggi dan mampu meperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaran gender.
Salah contoh kebijakan yang dipengaruhi oleh perempuan di DPR/DPRD menurut sebagian responden yang dampaknya positif adalah kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di dunia kerja. Karena ketika perempuan memiliki akses dan dukungan untuk mendapatkan pelatihan serta keterampilan yang dibutuhkan, ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individual mereka, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada tingkat kesetaraan gender. Dengan demikian, upaya untuk memberikan peluang kepada perempuan dalam dunia kerja tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan individu mereka tetapi juga pada kemajuan keseluruhan masyarakat menuju kesetaraan dan inklusivitas. Contoh lain kebijakan yang disebutkan beberapa responden adalah kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, partisipasi perempuan bukan hanya tentang mewakili satu kelompok, tetapi juga tentang menciptakan kebijakan yang inklusif dan relevan bagi semua lapisan masyarakat.
Kebijakan inklusif harus terus disuarakan, karena dalam konteks ini tidak hanya menguntungkan perempuan. Kebijakan inklusif ini mengarah kepada bagaimana pemerintah khususnya DPR/DPRD memberikan kesempatan kepada semua orang dalam hal apapun, tidak terlepas dari perbedaan gender, ras, agama dan lain-lain.
Kesimpulannya adalah peran perempuan dalam menggagas perubahan melalui kebijakan yang inklusif di DPR/DPRD sangat penting karena tidak hanya memberikan keuntungan secara individu saja melainkan dalam berbagai aspek dan tidak mengenal lapisan masyarakat. Saat ini, tantangan yang dihadapi perempuan dalam memberikan pendapat adalah stereotip gender dan diskriminasi.
Melalui artikel ini, kami menyadari bahwa peran perempuan di DPR/DPRD adalah kunci untuk menciptakan perubahan positif dan kebijakan yang lebih inklusif. Dengan memperkuat partisipasi perempuan, kita dapat memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat diwakili dengan adil, mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh warga negara. Perubahan di tingkat legislatif memunculkan perubahan di seluruh masyarakat, menjadikan keberagaman dan inklusivitas sebagai pilar utama dalam membangun masa depan yang lebih baik.
Daftar Pustaka
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) Vol IV, No. 2, Desember 2019 ISSN 2528-1852
Jurnal Perempuan Edisi 63. Catatan Perjuangan Politik Perempuan, 2009.
Pratiwi, agus dkk. (2022). Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Praktik. Jakarta : Knowledge Sector Initiative.
Salfa, Halida Nabilla. (2022). Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2 019-2024. Politica Vol. 13 No. 2. Depok : Universitas Indonesia.
