Dalam konteks media di Indonesia, banyak media yang dimiliki oleh konglomerat dengan afiliasi politik tertentu, yang memengaruhi objektivitas berita yang disajikan. Pambudi (2020) dalam Jurnal Komunikasi mengungkapkan bahwa kepemilikan media oleh kelompok tertentu di Indonesia sering kali membuat pemberitaan cenderung bias dan tidak berpihak pada publik.
Sehingga, loyalitas kepada warga, sebagai konsumen informasi yang membutuhkan data yang jujur dan transparan, menjadi semakin sulit dijaga oleh jurnalis di Indonesia.
Esensi Jurnalisme Adalah Disiplin Verifikasi
Verifikasi adalah inti dari jurnalisme. Tanpa verifikasi yang ketat, sebuah berita bisa berubah menjadi rumor yang menyesatkan. Dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, di mana media sosial dapat menyebarkan informasi dalam hitungan detik, jurnalis sering kali dihadapkan pada dilema antara keinginan untuk menjadi yang pertama atau memastikan akurasi informasi yang disampaikan.
Penelitian oleh Tandoc dan Vos (2016) dalam International Journal of Communication menyebutkan bahwa jurnalis online sering kali terburu-buru untuk menerbitkan berita, bahkan sebelum memverifikasi fakta-fakta penting. Di Indonesia, kita bisa melihat contoh dari penyebaran berita hoaks tentang COVID-19 yang banyak tersebar di media sosial dan kemudian diambil alih oleh media mainstream tanpa melakukan verifikasi yang cukup.
Jurnalis perlu memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan melalui berita sudah terkonfirmasi dan bebas dari manipulasi atau kesalahan. Ini adalah tantangan besar di era digital, di mana berita bisa menyebar jauh lebih cepat daripada kemampuan untuk memverifikasi.
Jurnalis Harus Menjaga Independensi dari Sumber Berita
Independensi jurnalis adalah kunci untuk memastikan bahwa berita yang disajikan tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan luar. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Pambudi (2020), independensi jurnalis di Indonesia sangat terancam oleh pengaruh politik dan ekonomi. Media sering kali lebih memilih untuk menguntungkan pemilik media atau pengiklan daripada menyajikan fakta dengan objektif.
Contoh nyata dari hal ini adalah banyaknya media di Indonesia yang lebih memilih untuk menghindari pemberitaan yang kritis terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu, demi menjaga hubungan baik dengan penguasa atau sponsor yang besar.
Jurnalisme Harus Menjadi Pemantau Kekuasaan (Watchdog)
Jurnalisme seharusnya berperan sebagai pemantau kekuasaan, baik itu pemerintah maupun sektor swasta. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Jurnalis yang berani mengungkap kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau kebijakan yang tidak adil adalah pahlawan yang menjaga transparansi dan akuntabilitas.