Kontroversi Rapat Komisi III DPR RI dan Menko Polhukam

Project Officer The Partnership for Governance Reform Kemitraan, Refki Saputra mengatakan dari pernyataan tersebut bisa ditarik kesimpulan juga bahwa sebagian besar keputusan DPR masih bergantung pada modal dan elit partai politik. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sejarah hadir nya partai politik yang memperjuangkan aspirasi yang dihimpun masyarakat. 

Partai politik seharusnya membantu mengusung ide-ide dan visi rakyat Indonesia untuk maju, bukan malah memperjuangkan modal atau kapital. Refki mengatakan, hal itu juga tidak hanya berlaku di DPR, tetapi juga kader-kader yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah seperti bupati atau wali kota. 

Dari kolom komentar cuplikan forum resmi tersebut, banyak netizen yang merasa kecewa dengan DPR, karena seharusnya peran DPR adalah mewakili rakyat nya, bukan partai politik. Jika DPR pada akhirnya mewakili partai politik lantas untuk apa kita, para rakyat Indonesia memilih pemimpin yang tidak amanah mewakili rakyatnya. 

Di video forum resmi itu juga Bambang mengatakan jika kedua RUU di sah kan, maka banyak pada DPR tidak akan menjabat lagi. Ditambah Bambang juga membuka bahwa Presiden RI saat ini sempat menanyakan terkait dengan kedua RUU dan ditolak nya kedua RUU tersebut dengan alasan masih menyimpan banyak polemik.