Public Policy oleh Peng-Peng

Istilah Peng-Peng sekarang ini, sangat populer di masyarakat. Terlebih setelah Majalah Tempo 1-7 November 2021, mengangkat isu Para Penikmat Cuan PCR, antara lain ada perusahaan PT. GSI Lab, yang Lab PCR-nya bertebaran di Jakarta ini, dan diantara pemegang sahamnya ada 2 menteri yang merupakan pejabat publik yang ditugaskan Presiden Jokowi mengendalikan Pandemi Covid-19.

Juru bicara masing-masing menteri sibuk membela diri. Menteri BUMN Erick Thohir melalui staf khususnya Arya Sinulingga memberikan klarifikasi. Arya menjelaskan isu yang menyeret Erick Thohir tersebut sangat tendensius. Berdasarkan data yang ada, ujar Arya, sampai kemarin tes PCR di Indonesia sudah mencapai 28,4 juta tes. Sementara tes PCR yang dilakukan oleh PT GSI baru mencapai 700 ribu tes atau 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia.

"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi ini hanya 2,5 persen," ungkap Arya. Intinya ada pengakuan keterlibatan sebagai Peng-Peng walaupun "sedikit"

Menteri yang satu lagi  terakhir bicara langsung melalui Instagram. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya memberikan klarifikasi yang ikut menyeret namanya. Dalam instagram storynya yang diunggah Kamis (4/11) melalui akun Instagram pribadinya ia menegaskan bahwa dirinya tidak sedikit pun mengambil keuntungan dari bisnis yang dijalankan oleh PT GSI.  

Ia menjelaskan, PT GSI tidak bertujuan untuk mencari keuntungan bagi para pemegang saham. Luhut menyebut PT GSI merupakan kewirausahaan sosial sehingga tes PCR dan antigen tidak bisa sepenuhnya diberikan secara gratis. Intinya juga ada pengakuan keterlibatan sebagai Peng-Peng walaupun untungnya "tidak diambil", bahkan di "donasikan kembali".

Sebagai pemegang saham, berapapun besarnya, jika perusahaan untung akan mendapatkan deviden yang menjadi hak pemegang saham. UU Perseroan Terbatas menyatakan begitu. Soal deviden itu diambil atau tidak, tidak jadi soal, itu persoalan personal, dan tidak ada yang perlu tahu, karena itu wilayah private. Apa untuk kegiatan sosial, amal ibadah, atau untuk kawin lagi,  tidak mnejadi urusan perusahaan.

Sebagai pejabat publik, seorang menteri itu yang diperlukan oleh rakyatnya, bagaimana kebijakan pemerintah sebagai kebijakan publik ditujukan dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat, dan untuk mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya menambah beban kehidupan rakyat. 

Jika berniat membantu masyarakat, bagi seorang menteri yang dibutuhkan adalah membuat kebijakan yang wise, sehingga masyarakat dimudahkan, diringankan, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19, ekonomi terpuruk, pendapatan menurun. Itu saja cukup. Insya Allah mereka itu akan mendapat tempat dihati rakyat sepanjang masa.  

Pejabat publik, tidak perlu menyampaikan kebijakan private yang dilakukan, dan menempatkannya seolah-olah itu kebijakan pemerintah. Menteri tidak perlu mencampurkan public goods dengan private goods, bisa bias.

Kasus tarif Swab-PCR, tidak terlepas terjadinya hubungan mesra antara policy maker ( penguasa/pejabat publik), dengan business maker (pebisnis). Bahkan kedua peran itu ada pada satu orang. Ya dia juga pembuat kebijakan publik, dan dia juga pebisnis yang mengimplementasikan  kebijakan publik itu secara langsung atau tidak langsung. 'Peng-Peng' adalah istilah yang digunakan Rizal Ramli untuk menyebut pejabat yang memiliki kekuasaan sekaligus menjadi pengusaha. Singkatnya bisnis kekuasaan.

Hulu dari bisnis kekuasaan adalah di kebijakan pemerintah sebagai kebijakan publik yang direncanakan.  Seringnya berubah kebijakan dalam waktu singkat, salah satu indikasi terjadi peng-peng yang out put-nya semakin menyulitkan masyarakat secara material atau finansial, tetapi di satu sisi ada kelompok bisnis yang diuntungkan.