Pilihan Lockdown, Antara Kepentingan Ekonomi dan Nyawa Manusia

Selama masa lockdown tersebut, RS-RS seluruh DKI, Puskesmas dan relawan kesehatan bekerja keras men-tracing dan menemu kenali mereka yang suspect, untuk dilakukan isolasi, dan jika sudah terpapar dan masih belum ada gejala sakit di karantina di rumah atau hotel tempatnya menginap.

Langkah lockdown juga sebaiknya dilakukan secara simultan di sekitar Jakarta, seperti Tanggerang, Depok, Bekasi dan Bandung.

Jika pemerintah dan pemerintah daerah bersepakat melakukan lockdown, harus dihitung cermat biaya yang diperlukan untuk keperluan 2 minggu masa lockdown tersebut. Pertimbangan menjadi lebih berat lagi jika melihat ekonomi Indonesia yang pertumbuhannya menurun.

Dampaknya secara ekonomi pasti luar biasa, dan dapat mengimbas keranah politik dan sosial jika kemampuan mengendalikannya lemah. Risikonya pemerintah Jokowi bisa goyah. 

Pengalaman menunjukkan, rezim itu jatuh karena persoalan ekonomi baik Soekarno dan Soeharto. Tentu Presiden Jokowi tidak ingin berhenti di tengah jalan.

Di sisi lain jika lockdown tidak dilakukan, dan langkah penanganan dengan menghimbau untuk melakukan social distance seperti sekarang ini polanya, tentu juga beresiko karena tidak segera terjadinya perubahan perilaku yang diinginkan dari social distance tersebut.

Karena kita berpacu dengan waktu, dikawatirkan sebagai pandemi terlambat dalam mencegah penyebarannya. Akibatnya Indonesia mendapat juara angka kematian tertinggi karena virus corona, juga akan mendapatkan kritikan dunia sebagai negara yang mengabaikan kemanusiaan. 

Tidak menempatkan keselamatan jiwa manusia di atas segalanya. Saat ini Indonesia oleh WHO, dinilai menangani pandemi belum secara profesional tetapi masih amatiran.

Situasi saat ini, dalam upaya social distance, maka Pemda DKI mengurangi frekuensi transportasi umum (LRT, Busway), yang tujuannya untuk mengurangi penggunaan transportasi umum. 

Tapi apa yang terjadi. Penumpang bus Trans Jakarta, terjadi penumpukan banyak titik. Apakah hal tersebut akan semakin banyak kerumunan orang, dan mempercepat penyebaran virus corona? 

Kebijakan yang salah dapat menimbulkan kepanikan masyarakat. Jadi terkesan di masyarakat, yang membuat panik itu ya pemerintah itu sendiri.