Desa Fiktif yang Dialiri Dana APBN

Risiko Kementerian Menjadi "Kavling Partai"
Sudah kita ketahui bersama, bahwa dalam menyusun kabinet, Presiden Jokowi, membaginya dalam 2 batch. Batch pertama diisi oleh mereka yang diusulkan oleh partai koalisi, dan partai yang sudah tobat jadi oposisi.

Batch kedua, diisi oleh mereka yang berdasarkan pilihan Presiden, dengan berbagai pertimbangan profesionalisme, kedekatan, dan juga secara tidak langsung "berbau" kedekatan partai pendukung. Itulah wajah kabinet yang memimpin sebanyak 34 kementerian.

Kementerian yang anggarannya besar, dan menyangkut hidup orang banyak dan masyarakat miskin, dijaga betul oleh partai koalisi dan ditempatkan kader-kader partai terpilih, seperti Kemendes, Kemensos, Kementan, dan ada beberapa lainnya.

Menteri Desa PDTT dua periode ini dijabat oleh kader partai pendukung pemerintah. Tidak dapat dihindari bahwa kepentingan politik akan bermain di kementerian  tersebut. Sepertinya jika parpol punya lapak kementerian, akan mendapatkan darah segar, jika tidak lesu darah dan kurang gizi.

Boleh jadi kasus desa fiktif yang diungkap SMI, tidak terlepas dari profesionalisme Menteri Desa PDT tereduksi dengan tekanan lingkaran partai yang menggurita di semua lini program dan kegiatan kementerian.

Karena soal desa fiktif ini, masih informasi awal yang mencuat ke publik, mari kita dengarkan apa kata petinggi partai sebagai owners dalam menyikapi persoalan tersebut. Apakah banjir bantahan, dan SMI di-bully, atau munculnya sikap kesatria untuk memperbaiki keadaan,

Bangsa ini sudah sempurna. Sempurna dalam berbagai persoalan yang tiada henti. Mulai soal radikalisme, cadar, celana cingkrang, defisit BPJS Kesehatan, penusukan menteri, konflik sosial di Papua, Wamena, penembakan mahasiswa demo, dan semuanya berdampak dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

Kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan dalam negerinya suatu keniscayaan, jika tidak, apa yang telah dibangun selama ini akan tergerus, dan bangsa ini sulit berkembang untuk menjadi bangsa yang maju.

Cibubur, 6 November 2019