Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyatakan, pihaknya akan turun tangan membantu Polda Sultra yang sedang mengusut kasus tersebut sampai tuntas.
Kebanggaan Jokowi
Masih ingat beberapa bulan yang lalu, masa-masa kampanye Pilpres, bahwa Sektor Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, merupakan andalan utama Jokowi dalam kampanye, di samping keberhasilan pembangunan infrastruktur.
Jutaan kilometer sudah dibangun jalan desa, jembatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMD), dengan  puluhan ribu pendamping yang melakukan pendampingan pembangunan desa.
Jualan Pak Jokowi waktu itu memang sangat spektakuler dengan data dan angka yang sangat rinci, ditampilkan dengan grafik, tabel, picture yang menarik oleh Kemendes, sehingga menambah percaya diri Jokowi dan menghantarnya sebagai pemenang melawan Paslon 02 Prabowo-Sandi.
Saya memang sempat menghitung-hitung waktu itu, benarkah angka-angka yang ditampilkan Kemendes tersebut. Oleh karena keterbatasan akses dan data serta peta wilayah Indonesia, akhirnya pasrah saja dengan iklan Kemendes yang banyak di media cetak dan elektronika.
Hanya hati kecil saya waktu itu berbisik, dengan cakupan yang luas, dan lebar itu, apakah sektor lain tidak ikut membangun. Bagaimana irisannya dengan sektor Kemensos, KemenPUPR, Kemenkop, pembangunan di desa yang dilakukan oleh Pemda dan lainnya. Waduh tidak sanggup otak saya membahasnya.
Namun demikian, kita tidak boleh berprasangka buruk. Kita simak  apa kata Mendes PDT Abdul Halim Iskandar. Mendes membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut adanya desa fiktif yang telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah.
"Dari telaah kita, ada desa yang memang penduduknya sudah enggak ada. Jadi, bukan hantu dalam artian ada dana ke sana," kata Abdul di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).
Dia memberi contoh, desa yang kini sudah tiada atau hilang di daerah Jawa Timur. Hilangnya desa atau daerah itu karena terdampak atau terkena lumpur Lapindo. "Ada desa yang memang harus eksodus, harus hilang dan tidak ada dana desa yang mengalir ke sana," ujarnya.
Kalau contohnya Jawa Timur, di Sidoarjo, lumpur Lapindo, itukan sudah kejadian 10 tahun lalu, terlalu nekatlah kalau di masukan dalam daftar desa fiktif untuk mendapatkan bantuan.
Bagaimana dengan dugaan desa fiktif di Konawe Sultra, apa menteri sudah melakukan telaah? Memang berat tugas Mendes yang baru. Kalau benar ada desa fiktif dapat bantuan, kerepotan Pak Menteri ke depan ini bagaimana cara "mencuci piring" kotor yang telah ditinggalkan, supaya baunya tidak ke mana-mana. Â
