Demikian juga para petinggi partai poltik, merasa yakin masyarakat sipil sudah sesuai dengan alur berpikir petinggi politik. Ukuran yang mereka pakai adalah laporan KPU yang menyatakan partisipasi  masyarakat ikut Pemilu cukup tinggi. Artinya mereka yakin suara partai adalah suara rakyat, bukan suara rakyat adalah suara partai. Rakyat dituntut untuk mengerti kepentingan partai, bukan partai yang seharusnya mampu menangkap keinginan rakyat.
Dalam perjalanan perjuangan mahasiswa, memang kekuatan idealisme nya tidak bisa di remote oleh siapa pun. Tidak mudah bagi mereka bergerak secara komunal, masif, dan serentak,  kalau tidak karena kesadaran kolektif  mereka sebagai anak bangsa, dan ancaman terhadap perjalanan  reformasi, jika kelumpuhan KPK menjadi suatu kenyataan.
Soal isu ditunggangi, mereka tidak risau. Itu isu lama dan berulang setiap aksi yang mereka lakukan. Mereka sudah belajar soal  hal tersebut. Lagu lama dengan warna musik baru.  Mereka juga sudah memprediksi akan berhadapan dengan kekerasan dan kekuatan bersenjata. Jika dulu zaman  Orde baru adalah Tentara,  sekarang adalah Polisi yang juga sipil tetapi bersenjata.
Dimana  suara Pimpinan Partai?
Dalam sutuasi dimana mahasiswa sedang berhadap-hadapan dengan Pemerintah dengan benteng para Polisi,  dimanakah berada para pimpinan partai?. Mana suara Bu Mega, , Muhaimin, Surya Paloh, Airlangga,  dan Monorafa. Mereka ini yang  menggerakkan para kader-kader nya di DPR untuk merumuskan Revisi UU KPK dan RUU lainnya  yang bermasalah.
Disamping itu  juga mereka memberikan masukan kepada Presiden, sehingga ketemu konsep DPR dengan keinginan Presiden. Demikian juga partai oposisi, kita tidak mendengar suara mereka baik SBY, Prabowo. Sohibul Iman, dan Zulkifli Hasan, apakah mereka menentang secara terbuka, atau sembunyi-sembunyi atau diam saja. Dan diam itu adalah selemah-lemahnya Iman, begitu bahasa agama.
Sepertinya situasi ini, seperti mirip episode akhir Orde Baru. Dimana Presiden Soeharto ditinggalkan oleh mereka yang terkenal loyalis. Membuat konspirasi meninggalkan Kabinet. Dan mereka itu adalah para politisi didikan Pak Harto. Â Kemudian bermetamorfosa menjadi tokoh reformis. Pak Harto ditinggal sendiri, berhadapan dengan mahasiswa, dan kita semua masih ingat yang menjadi Panglima ABRI waktu itu adalah Jenderal TNI Wiranto.
Situasi sekarang ini, pimpinan partai berdiam diri, para anggota Kabinet  Pak Jokowi sudah mulai berhati-hati dan bahkan ada yang sudah mengundurkan diri karena akan menjadi anggota DPR. Ada  yang masih konsisten membela yaitu  Menteri M.Nasir dengan ancamannya kepada Rektor, Ali Ngabali (Staf KSP), dan Arteria Dahlan (anggota DPR) , disamping Kapolri , Panglima TNI dan Menko Polhukam karena memang tugas mereka menjaga keamanan.
Para tokoh nasional yang dipanggil Presiden Jokowi untuk mendapatkan masukan, umumnya mereka itu tidak ada lagi kepentingan politik ( mudah-mudahan) , Â sudah memberikan masukan kepada Presiden agar Presiden menerbitkan Perppu UU KPK. Dan Presiden sedang mempertimbangkannya.
Saat ini Presiden Jokowi sedang berjalan di lorong buntu, menurut teman saya yang mengomentari tulisan saya yang lain. . Jalan akan terbuka jika Pak Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK. Pak Jokowi  tidak perlu merasa kehilangan legitimasi sebagai Presiden, bahkan akan mendapat tempat terhormat di hati masyarakat, karena mendengarkan keinginan mahasiswa yang mereka itu juga adalah anak-anak kita, anak-anak bangsa yang akan meneruskan generasi kita sebagai bangsa Indonesia.
Dengan diterbitkannya Perppu UU KPK, maka diharapkan mahasiswa sudah dapat mengakhiri demo nya kembali ke kampus. Kami para dosen akan menerima anda di ruang kelas sebagai pejuang reformasi.  Polisi juga akan kembali ke kesatuannya, bertemu dengan keluarganya  yang juga khawatir keselamatan jiwa sebagai kepala keluarga. Kita semua bersaudara dan mempunyai cita-cita yang sama untuk NKRI.
Cibubur, 27 September 2019
