Gerakan mahasiswa sudah pada fase yang mengkhawatirkan. Sudah ada korban dua mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari yaitu Randy mahasiswa Fakultas Perikanan dan Yusuf mahasiswa teknik. Â Mereka ini jadi martir demi perjuangan mahasiswa yang belum pasti sampai dimana ujung dari aksi tersebut.
Kematian kedua mahasiswa tersebut, dapat menjadi sumbu pendek untuk terjadinya bentuk perlawanan mahasiswa kepada aparat kepolisian, di berbagai daerah lain yang cukup luas dan banyaknya simpul perlawanan mahasiswa.  Tuntutan  sudah berubah bukan saja persoalan pencabutan revisi UU KPK, dan UU lainnya,  tetapi tindakan kekerasan yang  menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Kita masih ingat, kerusuhan 21-23 Mei 2019 yang lalu, mahasiswa tidak ikut aksi karena terkait dengan kepentingan politik, dan mereka menilai tidak ada nilai idealisme yang diperjuangkan. Mereka para milenial alergi dengan gerakan politik, yang penuh intrik dan kepentingan untuk merebut kekuasaan.
Analisis mahasiswa ternyata benar.  Setelah ditetapkan pemenang Pemilu oleh MK, pimpinan partai politik yang kalah ternyata  kembali be rangkulan dan bermesraan dengan lawan politiknya yang menang. Bagi mahasiswa mereka tidak perduli. Itu urusan partai politik dan masa pendukung partainya.
Rekonstruksi sosialnya adalah tidak sama dan se bangun, perjuangan partai politik, dengan masyarakat sipil yang sudah semakin cerdas dan mempunyai penilaian sendiri tentang panggung politik yang sedang diperankan oleh aktor politik.
Masyarakat sipil ini di representasi kan oleh mahasiswa suatu komunitas milenial yang di tangannya  menggenggam gadget yang bisa berselancar  seluruh dunia apalagi Indonesia. Jika mereka para mahasiswa sudah berada pada gelombang dan amplitudo getaran frekuensi yang sama, jadilah gerakan yang masif, serentak, dan terarah.
DPR dan Pemerintah tidak menduga, atau tidak sensitif dengan perkembangan sosial masyarakat, dan yakin betul bahwa kontruksi sosial masyarakat sipil sama dengan situasi dan konstruksi sosial sewaktu menjelang  dan masa kampanye Pemilu.
Dalam masyarakat sipil dengan semangat reformasi yang sudah dibangun sejak 20 tahun yang lalu, menempatkan demokrasi sebagai komitmen seluruh bangsa . dan juga  sepakat tidak boleh mundur sebagai negara demokrasi, kembali menjadi negara otoriter.
Pemerintah dan DPR dengan kerangka berpikir tersebut diatas, dan dengan remote control Ketua -- Ketua Partai kepada para pimpinan fraksi di DPR, bergulir lah berbagai RUU yang sensitif, Â berbau kolusi, korupsi, nepotisme, dan terlalu jauh mencampuri urusan pribadi masyarakatnya. Bukan itu saja, bahkan terkait dengan penegakan hukum terhadap korupsi yang dilaksanakan KPK, juga harus dilakukan perbaikan landasan hukumnya, Â karena dianggap terlalu kuat dan merontokkan para politisi, anggota parlemen, birokrasi dan pejabat pemerintah. Intinya Pemerintah dan DPR ingin menempatkan hubungan kelembagaan yang check and balances.
Semangat check and balances  dalam Revisi RUU KPK, menurut masyarakat sipil dan mahasiswa tidak tepat, karena akan kehilangan karakternya sebagai tenaga "turbo" untuk memberangus korupsi. Akan kehilangan energinya sebagai tenaga pengungkit yang power full untuk menangani korupsi.
Gegabahnya  DPR, dan pemerintah dalam melakukan proses Capim KPK, Revisi UU KPK, dan RUU lainnya, sebenarnya sudah diingatkan oleh berbagai pihak, mereka yang peduli kepada negara ini, tanpa berpretensi kepentingan politik.  Sampai disini mahasiswa masih terus mengamati dan membahasnya dalam gemggaman gadget mereka. Peran netizen, media sosial,  tidak bisa diabaikan sebagai media yang efektif untuk  menyatukan dan menyamakan kerangka pikir mahasiswa.
