Oleh : Dr. Chazali H.Situmorang, APT, M.Sc (Pemerhati Kebijakan Publik, Dosen FISIP UNAS)
Dilansir dari Liputan6.com, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menyebut Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 9,6 persen. PKH menjadi andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini angka terendah dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya angka kemiskinan, angka gini rasio juga mengalami penurunan hingga 0,38 yang itu artinya kualitas pemerataan pendapatan semakin membaik," kata Ace, Kamis (7/3/2019).
Ungkapan Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf  tersebut, perlu dikritisi supaya rakyat jangan sampai keliru  dalam menyimak apa yang disampaikan oleh mereka yang sedang berkampanye. Â
Mungkinkah dengan APBN 2018 sebesar Rp. 19,4 triliun untuk  10 juta keluarga miskin penerima manfaat (KPM) , dapat menurunkan angka kemiskinan 9,6 persen, menarik untuk dibahas
Anggaran APBN 2018, belanja K/L  yang terkait dengan penanganan  kemiskinan secara langsung yaitu sektor perlindungan sosial sebesar 283,8 Triliun. Untuk apa saja uang sebesar itu. Nah ini dia penggunaannya. Sasarannya adalah Program Keluarga Harapan ( memutuskan mata rantai kemiskinan) untuk 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Program Bantuan Pangan untuk 15,6 juta KPM, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam rangka JKN untuk 92,4 juta jiwa orang miskin dan tidak mampu.Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 117,7 ribu KK, dan Program Indonesia Pintar 19,5 juta siswa. Bidik Misi 401,7 ribu mahasiswa, Dana Desa 74,958 desa.
Untuk program-program yang sifatnya penanganan  kemiskinan yang ditangani dari sektor Perlindungan Sosial, Kesehatan dan Pendidikan totalitas  dana 838,9 Triliun. Belum termasuk dana transfer daerah sebesar 706,6 Triliun ( minus dana desa).Kita perhitungkan 70% dari dana tersebut ( transfer daerah)  untuk penanganan  kemiskinan (sektor perlindungan sosial, kesehatan dan Pendidikan) yaitu sekitar  494,62 Triliun. Maka total anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di tiga sektor dan transfer daerah  mencapai 1.333, 5  Triliun, dan angka tersebut merupakan 60% dari total Anggaran belanja negara sebesar 2.220,7 Triliun.
Dari hitungan diatas, diperoleh gambaran bahwa APBN 2018 alokasi yang terkait langsung dengan program Penanganan Kemiskinan (K/L dan Transfer daerah), dengan jumlah rupiahnya  1.333,5 Triliun, dengan berbagai varian program dan target sasaran, outputnya adalah berkurangnya orang miskin dari 26,58 juta penduduk menjadi sekitar 24,9 juta ( berkurang 1,6 juta jiwa), dan secara bersamaan penduduk yang berada diatas batas garis kemiskinan di tahan untuk tidak masuk ke kelompok dibawah garis kemiskinan.  Pola pembiayaan seperti ini adalah proses yang sudah lama berjalan sejak berlakunya UU Otonomi Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999). Ada  kondisi paradoks yang berlangsung lama terkait anggaran APBN. Alokasi APBN setiap tahun meningkat signifikan tidak dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan.
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa  PKH dengan sasaran 10 juta KPM, dan dana Rp. 19,4  triliun, dari total Dana sektor perlindungan sosial 283,8 triliun, tidak signifikan kalau dikatakan menurunkan angka kemiskinan 9,6%. Seperti pak Jubir tersebut mengabaikan sektor lainnya seperti PBI JKN untuk orang miskin dan tidak mampu, dana desa, Kartu Indonesia Pintar, dan lainnya, yang jumlah dana nya jauh lebih besar. Dan memang PKH  by design bukan untuk menurunkan angka kemiskinan, tetapi pada upaya intervensi spesifik terhadap lapisan penduduk miskin yang paling bawah (extremely poor families) dengan kondisi khusus.
Sebaiknya para Jubir Tim Kampanye  baik Paslon 01, maupun 02,  terutama tentunya Tim Kampanye 01, karena Petahana, dalam menyampaikan keberhasilan pembangunan serahkanlah kepada mereka yang ahlinya, yang  tidak sekedar politisi saja, tetapi juga yang menguasai  perkembangan pembangunan yang sedang dilakukan. Manfaatkan para staf khusus yang ada di setiap kementerian terkait. Jangan sampai  dalam masa kampanye ini para Menterinya sibuk kampanye, staf khususnya sibuk mengurus  proyek-proyek.
Hal tersebut sudah menimpa Pak Jokowi. Petahana tersebut sedang tugas sambil "kampanye" ke Balige,bahkan ke Sibolga , salah satu Ketua Umum partai pendukungnya diduga  mengutip  fee transaksi jabatan salah satu kementerian di Surabaya dan tertangkap KPK.
