Program ini dilangsungkan selama tiga bulan sejak SK tentang hal itu diterbitkan. Bila lewat masa tersebut pihak atlet atau orang tua tidak melaporkan diri atau pengakuan maka akan diambil langkah hukum yang tegas, baik terhadap atlet atau para pihak terkait. Bukan tidak mungkin mulai dari orang tua atau wali atlet, hingga pelatih atau pengurus klub bisa terjerat tuntutan pidana apabalia terbukti melakukan pelanggaran.
Berhasil tidaknya langkah ini tidak hanya semata-mata bergantung pada satu dua pihak semata. PBSI sebagai induk organsisasi tepok bulu adalah pihak yang menelurkan regulasi dan pengambil keputusan. Selain keinginan baik dan konsistensi pelaksanaan dan penegakan hukum, peran serta pihak-pihak lain sangat penting.
Mustahil aksi pencurian umur benar-benar diberangus dengan hanya mengandalkan PBSI. Upaya baik itu bisa saja berakhir dengan kenyataan yang sama bila tidak disokong oleh klub-klub, orang tua hingga instansi pemerintah terkait.
Setiap klub benar-benar harus diberi tahu tentang langkah pencegahan dan mendapatkan komitmen mereka untuk bersama-sama memerangi tindakan tak terpuji. Jangan sampai hasrat medapatkan bibit-bibit pemain potensial tercederai oleh tindakan curang. Mengetatkan seleksi masuk klub dengan menerapkan standar yang ada, atau bahkan lebih ketat lagi perlu dilakukan.
Selama ini klub-klub besar seperti Djarum, Tangkas, Jaya Raya, Exist, Mutiara, SGS dan masih banyak lagi telah menjadi tulang punggung pembinaan bulu tangkis di Indonesia. Dari klub-klub itu kita mendapatkan pemain potensial yang kemudian dipoles di Pelatnas untuk menjadi bintang.
Namun temuan pelanggaran administrasi yang menyeret nama klub-klub besar seperti Dhiva Ramadhan dari PB Djarum Kudus mengisyaratkan bahwa masih ada celah yang bisa diterabas. Dan karena itu evaluasi dengan tambahan masukan dari program Keabsahan dan SI PBSI harus diambil dan dilaksanakan secara konsekuen.
PBSI harus menjangkau tidak hanya klub-klub tersebut tetapi juga klub-klub lain di luar pulau Jawa yang selama ini tersisih hampir dari segala hal. Selain sosialisasi program penting tersebut, upaya tersebut pun dalam rangka menguatkan kemitraan dan mempererat kerja sama untuk membangun sistem pembinaan bulu tangkis Indonesia yang profesional, jelas dan terukur. Klub adalah mata rantai  penting dalam program pembinaan sehingga masalah pada salah satu rantai bisa berakibat pada perputaran roda pembinaan bulu tangkis Indonesia.
Selain klub, kepada orang tua dan atlet bersangkutan harus disampaikan ikhwal kejujuran adminstrasi. Keluarga tidak hanya menjadi sasaran mendapatkan pemain, juga ruang penanaman nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme. Mestinya dari ruang lingkup terkecil ini praktik-praktik positif dimulai. Jangan sampai nafsu orang tua membesarkan anaknya justru kontraproduktif dan malah membunuh kariernya.
Akhirnya yang tidak kalah penting adalah selalu memastikan data-data yang dipakai itu benar dan tepat. Instansi berwenang mengeluarkan data kelahiran seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Negara perlu digandeng. Tujuannya untuk mendapatkan data yang sahih dan berguna saat klarifiasi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), klarifikasi NISN (Dinas Pendidikan) dan klarifikasi data keluarga pegawai negeri pada Badan Kepegawaian Negara.
Banyak informasi yang keliru dan dimanupulasi menunjukkan bahwa keterbukaan sumber data dan proses penemuan kebenaran data atlet masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Di sini saya jadi memandang penting sistem data yang teritegrasi seperti yang sedang dilakukan dengan KTP Elektronik dengan manfaat besar pada bidang-bidang kehidupan termasuk dunia olahraga.
Menurut Rachmat selama ini pihaknya juga telah bekerja sama dengan Kepolisian R untuk tindak lanjut proses tuntutan hukum. Tetapi proses tersebut adalah langkah terakhir yang bisa ditempuh, dan sedianya tidak perlu sampai terjadi bila PBSI, instansi tekait, klub-klub, orang tua dan atlet bekerja sama dalam semangat keterbukaan dan kejujuran.
