Sejumlah hasil penelitian mutakhir menempatkan bangsa kita dalam situasi krisis. Ya, krisi kompetensi hampir dalam segala segi, dan merasuk hingga kelompok dewasa.Hasil tes PIAAC atau Programme for the International Assessment of Adult Competencies yang menyasar kecakapan orang dewasa diperoleh hasil yang memprihatinkan. Hampir semua jenis kompetensi yang diuji seperti literasi, numerasi, dan pemecahan masalah (problem solving), kita berada di titik nadir.
Seperti diutarakan Victoria Vanggidae (Kompas,2/9/2016), mayoritas responden mendapat skor di bawah level 1 atau tingkat terbawah. Kondisi ini membuat siapa saja pantas menepuk dada, membayangkan bagaimana tingkat kecakapan literasi orang dewasa kita. Padahal penelitian itu hanya mengambil tempat di Jakarta, yang notabene menjadi etalase Indonesia, sekaligus daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 78,99, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya menyentuh angka 69,5. Bagaimana bila penelitian tersebut dilakukan di luar Ibu Kota dan menyasar daerah-daerah terpencil? Kita sudah bisa membayangkan seperti apa hasilnya.
Penelitian tersebut bukan indikator satu-satunya. Bukti empiris lain mengemuka dari penelitian lainnya yang sudah rutin kita ikuti yakni PISA, yang juga turunan dari PIAAC. Hasilnya setali tiga uang. Kita berada di kelompok terbawah.
Dalam situasi ini timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan kompetensi orang dewasa kita bisa sedemikian anjlok? Beragam hipotesis bisa dikemukakan. Namun satu hal tak bisa disepelehkan yakni kualitas pendidikan kita.
Dengan tanpa perlu merunut pendidikan mereka, situasi pendidikan kita saat ini jelas menunjukkan seperti apa kondisi riil. Lagi-lagi data berbicara. Menurut data Kemendikbud 2015/2016, tak kurang dari 997.554 siswa SD putus sekolah (Riduan Situmorang, Kompas,27/10/2016). Situasi ini sungguh memprihatinkan mengingat SD merupakan jenjang pendidikan paling dasar sekaligus fital. SD tak ubahnya fondasi bagi jenjang pendidikan berikutnya.
Tidak perlu mencari data untuk mencari tahu seperti apa kondisi di level pendidikan di atasnya. Dari data ini kita sudah bisa menarik kesimpulan seperti apa rupa pendidikan di jenjang menengah hingga perguruan tinggi. Fondasi dasar saja sudah amburadul bagaimana dengan tingkatan-tingkatan di atas. Setiap kita bisa menjawabnya sendiri tanpa perlu berpanjang-panjang di sini.
Pertanyaan, mengapa angka putus sekolah bisa sedemikian tinggi? Salah satu sebab utama adalah soal akses dan biaya pendidikan. Bukan rahasia lagi, biaya pendidikan meningkat dari waktu ke waktu. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, susah bagi masyarakat sederhana untuk menyesuaikan diri. Di kampung-kampung, anak-anak terkadang lebih memilih membantu orang tuanya berladang atau beternak ketimbang bersekolah. Bahkan tak sedikit yang menjadi “mesin uang” bagi keluarganya.
Belum lagi, minimnya sarana dan prasarana seperti akses jalan, ruang belajar dan tenaga pendidik. Sekalipun pemerintah telah meluncurkan Program Wajib Belajar 12 Tahun yang dilengkapi dengan aneka kartu sakti seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan berbagai peluang beasiswa, hasil di lapangan masih jauh dari yang diharapkan.
Apa yang tertera dalam kebijakan tidak seratus persen diterjemahkan dalam realitas. Antara kata-kata dan praksis sering bertolak belakang. Sekalipun hadir sekolah-sekolah gratis, namun yang terjadi justru tak lebih dari ruang-ruang abal-abal yang masih lekat dengan aneka pungutan. Saban tahun ajaran baru pemandangan tersebut jelas terlihat.
Dalam kondisi ini, pertanyaan penting mencuat: mau di bawa kemana generasi Indonesia? Saat ini Indonesia sudah mulai dianugerahi bonus demografi yang akan berpuncak pada 2030 nanti. Tenaga muda produktif (di atas 15 tahun dan di bawah 65 tahun) bakal melimpah. Apa jadinya bila generasi-generasi muda dan bertenaga itu tak dibekali pendidikan dan keterampilan yang memadai? Bukankah yang terjadi adalah bencana demografi berupa hadirnya generasi gagal yang tak mampu berbuat apa-apa?
Sejak dini
