“Gak gampang atasi kemiskinan di Indonesia. Apalagi bicara kemiskinan 10,8 persen penduduk atau 28 juta orang miskin setara dengan penduduk Malaysia,”tandas Bambang.
Selain jumlah kelompok miskin yang tinggi, usaha tersebut bertambah pelik mengingat salah satu keterbatasan lainnya yakni dana. Bila di negara-negara maju mampu mendapatkan fasilitas gratis dari pajak yang tinggi, di Indonesia pemerintah perlu bekerja keras untuk meningkatkan stimulus ekonomi, termasuk melalui kebijakan pengampunan pajak.
Ketiga,mengatasi kesenjangan atau disparitas:, baik antarwilayah maupun antarpokok pendapatan. Menurut Bambang, di Indonesia kedua jenis disparitas itu sama-sama kritis. Baginya kesenjangan merupakan bagian dari kemiskinan. Kesenjangan adalah kemiskinan relatif sementara kemiskinan itu mengacu pada kemiskinan absolut.
Saat ini rasio gini di Indonesia menginjak angka 0,4, meski di negara lain ada yang mencapai 1,4. Sementara kesenjangan antarwilayah terlihat antara Jawa dan luar Jawa. Seperti Bambang, kedua disparitas itu sama-sama berbahaya karena mudah meletup kecemburuan baik antarmasyarakat maupun antarwilayah.
Entah mengapa persoalan kesenjangan ini belum tertangani tuntas padahal dari segi anggaran pemerintah telah memberikan alokasi maksimal. Papua memiliki anggaran perkapita yang jauh lebih besar dari provinsi-provinsi lain termasuk Jawa, namun pertumbuhan dan kemajuan sangat bertolak belakang.
“Sebenarnya anggaran per kapita terbesar adalah Papua. Kalau gak salah kombinasi Dana Pusat dan Trasfer Daerah Rp80 Triliun dan dibagi untuk 3 juta penduduk. Sementara Jawa meski memiliki anggaran per kapita lebih besar, jumlah penduduk mencapai 150 juta,”terangnya.
Mengutip Bambang, bila disimpulkan, yang akan dilakukan Bappenas saat ini dan dima depan “adalah mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperhatikan perlunya konsistensi perencanaan antarwaktu, antarpemerintahan, antarlevel antara pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa.”
Desentralisasi yang terjadi membuat unit-unit terkecil seperti desa pun turut bergerak menjadi unit fungsional tersendiri. Pemerintah terus mendukung di antaranya dengan anggaran, yang tak salah bakal mencapai Rp1 miliar per desa tahun mendatang. Karena itu, unit-unit tersebut perlu dilengkapi tenaga-tenaga profesional. Tujuannya adalah mampu membuat rencana kerja desa (APBDES) yang profesional dan searah rencana pembangunan nasional.
Pakai hati
Waktu 40 menit tentu jauh dari cukup untuk mengurai kerja Bappenas. Namun dari paparan Bambang tersebut sudah lebih dari cukup untuk menilai betapa penting dan peliknya kerja Bappenas.
Saat ditanya oleh Liviana Cherlisa, News Anchor Kompas TV, Bambang secara retoris mengakui hal itu. Padahal pria kelahiran 3 Oktober 1966 itu baru sebulan lebih berpindah dari Lapangan Banteng, tempat Kementerian Keuangan berada, untuk mengambil kursi nomor satu yang ditinggalkan Dr. Sofyan A. Djalil pada 28 Juli lalu.
