Senin, 29 Agustus 2016. Kesempatan emas itu datang. Malam itu, bersama sekitar 50 Kompasianer, kami bertandang ke gedung bersejarah itu. Masuk lebih dalam, saya merasa seakan memasuki lorong waktu sejarah. Tampilan eksterior dan interior tak disangsikan lagi: khas bangunan peninggalan Belanda. Penempatan sejumlah ornamen yang proporsional dengan komposisi material yang kokoh-kuat membuat gedung itu terlihat anggun.
Sejauh mata memandang, proporsionalitas itu terlihat hampir di semua sisi ruangan. Tambahan sejumlah ornamen kekinian seperti gorden aneka warna yang menutup sejumlah sisi jendela sama sekali tak menghilangkan kesan lawas. Di lantai dua yang disebut Ruang Rapat Pimpinan, tempat kami berkumpul, aura klasik jelas menyeruak.
Kedatangan menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Bambang P. S. Brodjonegoro memperpanjag riwayat gedung tersebut. Dalam usianya yang mendekati seabad, gedung tersebut telah menorehkan banyak sejarah penting bagi negeri ini. Terutama kiprah penting PPN/Bappenas bagi pembangunan negeri.
Seperti terurai di situs resmi www.bappenas.go.id, nafas kelembagaan Bappenas sudah dihembuskan sejak masa proklamasi. Pentingnya perencanaan roda bernegara terasa semakin penting sejak Kabinet Republik Indonesia Serikat dibentuk pada 23 Desember 1949.
Mula-mula berbentuk Badan Perancang Ekonomi di bawah pimpinan Menteri Kemakmuran AK Gani pada Kabinet Sjahrir III. Lantas berubah nama menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE) yang melahirkan dokumen perencanaan pertama dalam sejarah pembangunan Indonesia yang disebut “Dasar-dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia.”
PPSE kemudian “terpecah” dan buah pemikirannya direalisasikan secara simultan oleh tiga lembaga yakni Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri, Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara, serta Dewan Perancang Nasional (Depernas).
Tanggal 24 Desember 1963 menjadi tonggak sejarah Bappenas. Mendapat mandat dari MPRS, Presiden Soekarno menyatukan Depernas dan Badan Kerja Depernas dalam lembaga yang disebut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pada masa Orde Baru, Bappenas mendapat tempat yang lebih strategis. Presiden kedua RI, Soeharto membentuk Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi dan di setiap Kabupaten/Kota. Mengutip situs tersebut, “Bappeda bertugas memadukan perencanaan nasional dan daerah mengikuti kebijakan mengenai otonomi daerah. Pada era ini pula disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I dan II, masing-masing mencakup waktu 25 tahun dan diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I-X (1969–2019) yang sayangnya harus terhenti menjelang akhir Repelita VI. Krisis ekonomi, sosial, politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berujung bubarnya Kabinet Pembangunan VII dan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.”
Bappenas sempat dipimpin oleh kepala yang tidak merangkap jabatan menteri negara pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Saat Megawati Soekarnoputri menjadi orang nomor satu RI, posisi Bappenas kembali menjadi setingkat kementerian. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bergkuasa peran Bappenas menjadi semakin penting dengan tanggung jawab menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.
Sejak awal berdiri, secara organisasional Bappenas kerap berubah wujud, namun satu kenyataan tak bisa ditampik ialah peran pentingnya dalam perencanaan roda kehidupan bernegara. Sepak terjang lembaga tersebut memiliki titik tekan berbeda-beda sesuai kondisi aktual. Namun tetap menyasar pada satu orientasi yakni kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
