[caption caption="Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Tim Ad-hoc PSSI Agum Gumelar (CNN Indonesia/Muhammad Arby Rahmat Putratama)"][/caption]Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan. Sosok nomor satu di negeri ini, tampaknya ingin segera mengakhiri nasib persepakbolaaan dalam negeri yang terkatung-katung sejak April 2015, saat Menpora Imam Nahrawi mengeluarkan SK Pembekuan PSSI bernomor 01307.
Dalam sebuah pertemuan yang berjalan dalam suasana kekeluargaan di Istana Negara bersama Wakil Presien Jusuf Kalla dan Ketua Tim AD Hoc PSSI, Agum Gumelar, Rabu (24/02/2016) petang, Jokowi meminta Menpora segera melakukan kajian untuk mencabut SK Pembekuan itu.
“Pertama, pertemuan tersebut berjalan dengan suasana kekeluargaan yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kedua, Wapres Jusuf Kalla dan Agum Gumelar menjelaskan standing point masing-masing tentang tujuan reformasi dan kelanjutan survival PSSI bagi kepentingan berbagai event internasional,” ungkap Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto seperti dilansir laman resmi Kemenpora (www.kemenpora.go.id).
Permintaan Jokowi itu tampak lebih sebagai instruksi. Menpora tak punya pilihan lain. Segera melakukan kajian, dalam rentang waktu satu dua hari ini.
“Ketiga, setelah tidak terlalu lama saling berdiskusi kurang lebih dari pukul 17.00-17.40 WIB, Presiden memberikan arahan kepada Menpora untuk dalam satu dua hari ini mengkaji semua kemungkinan rencana terhadap pencabutan surat pembekuan terhadap PSSI. Keempat, atas instruksi tersebut Menpora langsung menyanggupi untuk langsung mengkaji rencana pencabutan pembekuan dan segera melaporkan kepada Presiden,”lanjutnya.
Namun demikian angin segar yang tengah berhembus ini bukan tanpa syarat. Dengan mengedepaknan esensi reformasi atau pembenahan tata kelola sepakbola nasional sebagaimana bunyi poin kelima, pemerintah tetap menyertakan sejumlah syarat bila pencabutan tersebut benar diambil. Seperti apa?
“Keenam, seandainya pilihan pencabutan surat pembekuan tersebut diambil, maka pemerintah tetap akan menyertakan sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut ada pada point ketujuh yakni, kesepakatan Kongres Luar Biasa yang sebelumnya ketua Tim Ad Hoc sepakat satu tahun, namun Menpora dalam rencana kajiannya akan meminta enam bulan,”sambungnya.
Lebih lanjut dikatakan, proses pengkajian itu tidak memiliki sangkut paut dengan menang atau kalah, atau siapa pihak yang paling lama mempertahankan sikap dan diuntungkan dengan instruksi Jokowi. Hal itu semata-mata dilakukan demi kepentingan sepakbola dalam negeri, terlebih untuk menyambut dua multievent akbar Sea Games 2017 dan Asian Games 2018.
“Kedelapan, dalam proses pengkajian apapun hasilnya nanti tidak terkait dengan masalah menang atau kalah, namun bagi kepentingan sepakbola yang lebih baik. Khususnya menghadapi Sea Games 2017 dan Asian Games 2018 selaku Indonesia sebagai tuan rumah,”tutup Gatot.
Ikhtiar ini pun secara tegas dan jelas disampaikan oleh Menpora setelah pertemuan itu.
"Intinya kita tidak ingin sanksi ini berlanjut, dan kita ingin memiliki waktu yang panjang untuk menyiapkan Sea Games 2017 di Malaysia dan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Reformasi, akuntabilitas, transparan soal keuangan dan pemerintah harus ada dalam bagian baik secara struktural dalam organisasi PSSI. KLB akan jadi solusi sebelum kompetisi dimulai. Intinya apapun keputusannya nanti adalah yang terbaik untuk kemajuan sepakbola Indonesia," tandas Menpora.
