Trotoar: Anak Tiri Ruang Publik Jakarta

Siapa suruh datang Jakarta..

Siapa suruh datang Jakarta

Sendiri suka sendiri rasa

Eh doe…sayang..

Jakarta khususnya dan kota-kota besar di Indonesia umumnya selalu menjadi primadona dan destinasi favorit untuk mencari kerja dan penghidupan. Pada siang hari penduduk Jakarta melonjak drastis menjadi 11,5 juta jiwa dari 9,7 juta jiwa pada malam hari. Lonjakan tersebut terjadi karena ibu kota kedatangan  warga yang mendiami daerah sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Dengan luas 661,52 kilometer persegi dan rasio penyebaran yang tak merata maka tak heran Jakarta pun dihadapkan dengan sejumlah persoalan.  Selain banjir, sampah, ketersediaan air bersih, penurunan permukaan tanah, masalah yang tak kalah krusial adalah kepadatan lalu lintas dan keterbatasan ruang publik. Tak heran muncul selentingan, ‘sekejam-kejamnya ibu tiri tak sekejam ibu kota’, atau sinisme sebagaimana yang tertuang dalam petikan lagu ciptaan Melky Goeslaw di atas.

Siapa suruh datang Jakarta

Siapa suruh datang Jakarta

Sendiri suka, sendiri rasa

Eh doe.. Sayang...

Drastis

Aneka persoalan ini menjadi tanda bahwa populasi yang tinggi tak ditopang oleh daya dukung lingkungan yang baik. Salah satu ruang publik yang terdampak adalah trotoar. Tengok saja situsi trotoar yang ada di ibu kota. Lihat saja seperti apa nasibnya. Ruang publik yang satu ini sungguh-sungguh menjadi anak tiri. Tak hanya terpinggirkan dan tak dianggap, keberadaannya pun diinjak-injak. Persis seperti anak tiri yang diperlakukan dengan kejam.

Situasi ini tak lepas dari kondisi Jakarta sebagaimana disinggung di atas. Penyebab pun bertali temali antara lain ketidakseimbangan volume kendaraan dan ketersediaan jalan.  Data yang dikeluarkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebutkan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya bertambah sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari.

Jumlah tersebut didominasi oleh sepeda motor yang mencapai 4.000 hingga 4.500 unit per hari. Sementara kendaraan roda empat sebanyak 1.600 unit per hari. Meski tak didasari analisis mendalam, namun bisa diduga pertambahan jumlah sepeda motor tak lepas dari alasan finansial (kesanggupan membeli dan merawat) juga terutama sifat kendaraan yang mudah bergerak dan bisa dipakai menerobos kemacetan ibu kota.

Peningkatan kendaraan berlangsung terus. Jumlah unit kendaraan bermotor di Jakarta hingga akhir 2014 sebanyak 17.523.967 unit yang didominasi oleh kendaraan roda dua dengan jumlah 13.084.372 unit. Rerata pertumbuhan kendaraan mencapai 11 atau 12 persen per tahun. Sementara panjang jalan yang ada yakni 7.650 Km dengan luas 40,1 Km2 atau 6,2% dari luas wilayah DKI (data tahun 2011) dan angka pertumbuhan jalan hanya sekitar 0.01 % per tahun.  Maka jelas, pertumbuhan kendaraan  yang tak dibarengi dengan pertambahan panjang jalan akan menyebabkan kemacetan.

Dengan perhitungan demikian maka tengok saja apa yang terjadi di ruas-ruas jalan utama di ibu kota, terlebih pada jam-jam sibuk. Jalanan macet, dan tak sedikit pengendara sepeda motor yang memilih cara cepat dengan menerobos trotoar.

Trotoar pun berubah menjadi perluasan jalan raya. Suasana pedestrian menjadi tak nyaman dan  para pejalan kaki semakin tersudut dan hak-haknya pun tercabut. Munculnya sejumlah gerakan seperti dari Koalisi Pejalan Kaki lewat aksi ‘Menyelamatkan Trotoar untuk Pejalan Kaki’ menjadi antitesis dari keprihatian atas situasi miris trotoar di ibu kota.

Tak Steril

Situasi ini semakin diperparah dengan kehadiran PKL (Pedagang Kaki Lima) yang biasa berjualan dengan mamakai badan trotoar.  Di Jakarta sebagian besar PKL masih belum terorganisir sehingga lebih memilih trotoar sebagai tempat berjualan.

Belum lagi kehadiran para tukang ojek yang kerap menjadikan trotoar sebagai tempat berlabuh atau ‘mangkal’. Lihat saja suasana pedestrian di kawasan Jakarta Pusat seperti di kawasan Thamrin, Kebon Sirih dan Sudirman. Sejumlah titik di ruas-ruas jalan tersebut dipadati PKL dan menjadi destinasi para tukang ojek, terlebih yang berdekatan dengan halte bus dan persimpangan.

Maraknya layanan ojek motor berbasis aplikasi tak hanya menawarkan kemudahan transportasi bagi masyarakat ibu kota. Kehadiran moda transportasi tersebut pun menimbulkan persoalan karena tak memiliki tempat khusus sebagai pangkalan.

Seperti diberitakan Beritajakarta.com, trotoar di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Selatan, arah menuju Senayan, sedikitnya ada 5 titik trotoar yang dijadikan pangkalan sementara ojek berbasis aplikasi. Pangkalan dadakan itu antara lain berada di depan Plaza Semanggi, depan Universitas Atmajaya, pos masuk kawasan SCBD, di bawah JPO depan Mapolda Metro Jaya, serta di depan proyek gedung Kantor Pajak Pratama (KPP) setelah Plaza Bapindo.

Di kawasan lainnya, trotoar terkesan tak diperhatikan. Minimnya penerangan saat malam hari dan kondisi tak terawat memberikan kesan horor dan kotor. Tak heran tempat tersebut oleh sebagian orang dijadikan sebagai kawasan untuk melancarkan aksi kejahatan, atau lahan untuk membuang kotoran. Saat melintas di sejumlah sudut tercium jelas bau pesing.

Mimpi

Pertama, persoalan yang melanda Jakarta sudah sangat krusial untuk segera diatasi.  Pemerintah tak bisa melarang urbanisasi dan arus masuk ke Jakarta karena siapa saja berhak datang ke ibu kota. Adalah usaha pemerintah untuk memperkuat daya dukung lingkungan agar masyarakat tak menjadi beban dan masalah bagi ibu kota.

Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah DKI Jakarta dengan memperbanyak layanan transportasi umum, dan memperbaiki fasilitas umum. Pun sudah ada rencana membangun kawasan yang mengadopsi tata ruang campuran transit oriented development (TOD). Kawasan itu dibangun untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi karena angkutan umum akan terhubung langsung dengan lokasi tujuan.

Namun berbagai upaya ini mesti dilandasi oleh sebuah perhitungan dan perencanaan yang matang dan terorganisir. Penyusunan target pembangunan harus berangkat dari sebuah visi yang jelas sehingga mudah diimplementasi dalam misi-misi yang terukur.

Sejauh ini pemerintah DKI sudah menyusun target pembangunan Jakarta 2030. Di bidang transportasi, dalam 15 tahun ke depan, sekitar 60 persen pengguna kendaraan pribadi ditargetkan beralih ke transportasi publik dan kecepatan mobil di jalan raya meningkat menjadi 35 kilometer per jam.

Namun target tersebut mesti dibarengi dengan kerja sama lintas sektoral, baik dengan wilayah sekitar, pihak swasta maupun masyarakat luas. Kerja sama tersebut harus dilandasi oleh aturan dan kepastian hukum. Jangan sampai visi dan kerja sama yang dibangun berdiri di atas ikatan aturan yang selalu berubah-ubah.

Kedua, usaha pelebaran trotoar menjadi sesuatu yang mutlak jika ruang publik yang satu ini benar-benar ingin dihargai dan dirasakan manfaatnya di tengah padatnya ibu kota. Dalam situasi Jakarta yang sedang memburu pembangunan sarana transportasi umum, maka mengembalikan trotoar yang ada seturut fungsinya menjadi pilihan yang paling mungkin.

Trotoar yang ada di ibu kota harus dimanfaatkan sepenuhnya sebagai ruang publik yang nyaman. Pemerintah pun harus tegas menata isi pedestrian dengan menerapkan aturan yang jelas terutama bagi para pengendara motor, PKL dan tukang ojek.

Sejatinya hak pejalan kaki atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar dan tempat penyebrangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun implementasi regulasi tersebut masih jauh panggang dari api.

Usaha tersebut tentu membutuhkan waktu dan proses. Namun setidaknya pemerintah bisa memulai dengan menerapkan trotoar percontohan yang dijalankan secara tegas dan konsekuen sebagaimana penerapan jalur larangan bagi kendaraan bermotor dan berbagai pengecualian lainnya di ibu kota.

Trotoar percontohan ini tak hanya ramah, nyaman dan aman bagi para pejalan kaki umumnya tetapi juga memungkinkan kaum difabel menikmati haknya.

Ketiga, jika boleh memilih, tentu saya ingin agar suasana trotoar di Jakarta seperti di Singapura, London, New York, Tokyo dan kota-kota besar lainnya.

[caption caption="Ilustrasi | Foto: blog.starwreck.com"]

[/caption]

“Mencoba membuktikan pujian publik dunia tentang trotoar di Tokyo. Pilihan jatuh pada berjalan kaki sejauh mungkin, sampai kaki ini sangat letih. Ketika sampai pada kilometer ke-32, perjalanan dihentikan. Diperoleh kesan, trotoar Tokyo memang layak dikagumi; bersih, hampir tidak ada yang berlumba. Dan betapa dalam perjalanan itu, tidak ditemukan satupun punting rokok. Padahal, sebagian masyarakat Jepang masih sangat suka merokok.

Hal yang menggetarkan, trotoar di kota berpenduduk hampir 20 juta jiwa ini tidak sekadar terbuat dari bahan baku yang bermutu tinggi, dan selalu bersih, tetapi karena trotoar tersebut dilengkapi halte yang sangat nyaman. Di tepi trotoar selalu terdapat aneka jenis kembang dengan beragam warna terang. Sungguh elok pemandangan di sekitar trotoar itu”, demikian petikan yang diambil dari Kompas.com tentang suasana trotoar di kota terbesar di Jepang itu.

Pemerintah DKI, dalam hal ini Gubernur Basuki Tjahaja Purnama telah memiliki rencana ke arah tersebut. Cepat atau lambat, rencana tersebut bisa saja terwujud di ibu kota. Namun hal itu semestinya juga menjadi mimpi bersama seluruh pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Peringatan World Habitat Day  (WHD) atau Hari Habitat Dunia (HHD) yang digelorakan PBB saban tahun menjadi kesempatan yang tampan untuk mengkampanyekan salah satu habitat, salah satu ruang publik yang masih dianaktirikan di negeri ini yakni trotoar.

Terpilihnya Indonesia-yang hampir tak pernah luput-sebagai tuan rumah peringatan WHD mesti pula dibaca sebagai kesempatan untuk bergerak bersama sebagai sebuah bangsa untuk semakin menukik lebih dalam pada pentingnya habitat itu. Setidaknya menjadikan trotoar benar-benar sebagai ruang publik interaktif, habitat yang digunakan sesuai peruntukannya, sarana yang nyaman dan ruang yang memuaskan bagi semua orang.

Selamat WHD 2015, jadikan trotoar sebagai anak kandung ruang publik kita…

Referensi:

• Tantangan Jakarta untuk Bisa Menjadi Kota Layak Huni pada 2030
• www.iec.co.id
• Jumlah Motor dan Mobil di Jakarta Tumbuh 12 Persen Tiap Tahun
• Bikin Trotoar Saja Kok Susah