Jawaban dari hal ini adalah sangat mudah sekali. Presiden SBY saat ini adalah secara de facto sekaligus secara de jure merupakan seorang Kepala Negara Republik Indonesia dan juga Kepala Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betapapun terbaginya otoritas atau kekuasaan negeri dan pemerintahan, tetap saja kepalanya adalah Presiden. Sehingga dengan demikian sangat mudah untuk dipahami , bahwa atau maka di tangan Presidenlah, inisiatif dan kontrol serta manajemen dari penyelenggaraan Negara ini berada. Itu berarti Presiden yang harus memimpin, mengajak , mendorong jajaran para pemimpin Negara ini untuk bersama-sama (tidak atau jauh dari otoriter) membenahi sistem Negara yang banci ini agar menjadi Lelaki atau Perempuan, Parlementer atau Presidensial. Salah satu langkah adalah dengan menyelesaikan proses amandemen UUD 1945 yang konon katanya telah menyebabkan RI menjadi Negara banci. Inilah yang harus dikerjakan , agar tidak mewariskannya kepada generasi mendatang kebancian Negara ini. Para pemimpin negeri bertanggung jawab terhadap masalah besar ini. Janganlah hanya sekedar menikmati kekuasaan, dalam hal muncul masalah, kemudian menyalahkan sistem Negara yang katanya tidak bisa dilaksanakan dengan otoriter . Disini memang dibutuhkan Judgment and Decision Making dari Pemimpin, disini dibutuhkan Strong Leadership dan Outstanding Management Skill !
Jadi sekali lagi seperti kata Dr Orasanu, anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, bila anda sendiri tidak tahu bahwa anda tengah bermasalah, atau anda tau bermasalah tetapi anda tidak mengenal secara anatomis masalah yang tengah dihadapi. Mungkin saja itulah semua yang seharusnya menjadi bahasan tajam dalam saresehan anak negeri Metro TV bersama Mantan Anggota DPR ?
Jakarta 11 Nopember 2011
Chappy Hakim
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
