Dalam Pimpinan Bapak Prabowo Subianto Negara Indonesia Akan Meluncurkan Sistem Goverment Technology (Govtech) Super Canggih.

Indonesia akan meluncurkan sistem Government Technology (Govtech) super canggih pada 17 Agustus 2025

Pada 17 Agustus 2025, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sistem teknologi canggih untuk memantau transaksi keuangan masyarakat secara real-time. Sistem ini merupakan bagian dari upaya transformasi digital nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data ekonomi, transparansi perpajakan, serta pencegahan kejahatan finansial seperti pencucian uang dan penggelapan pajak. Dengan memanfaatkan teknologi modern seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain, sistem ini dirancang untuk menganalisis data dalam skala besar dengan tingkat keamanan yang tinggi.

Salah satu fungsi utama sistem ini adalah mengawasi pola transaksi masyarakat, baik di sektor formal seperti perbankan maupun sektor informal, untuk mendukung pengambilan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dengan mengoptimalkan pengumpulan pajak berdasarkan data yang lebih akurat dan transparan. Dengan fitur keamanan data yang canggih, sistem ini menjamin perlindungan data pribadi warga dari potensi penyalahgunaan atau ancaman siber.

Namun, keberadaan sistem ini juga memunculkan kekhawatiran mengenai privasi data masyarakat, sehingga pemerintah harus menetapkan regulasi ketat untuk melindungi hak-hak warga. Tantangan lain adalah memastikan aksesibilitas teknologi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, agar sistem ini dapat diterapkan secara merata.

Peluncuran sistem ini pada Hari Kemerdekaan Indonesia memiliki makna simbolis yang kuat, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kemandirian bangsa melalui inovasi digital. Sistem ini diharapkan menjadi langkah besar bagi Indonesia dalam mewujudkan visinya sebagai salah satu pemimpin dalam transformasi teknologi di Asia Tenggara.

Seperti dalam berita

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan suatu sistem yang super canggih hasil pengembangan government technology atau Govtech Indonesia.

Sistem itu kata dia akan bisa memantau seluruh transaksi elektronik atau digital masyarakat, termasuk data-data perjalanan. Data itu akan dipantau untuk mendorong tingkat kepatuhan masyarakat supaya memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Dia mau ini program sudah jalan di Agustus dan kita harus kerja around the clock untuk buktikan ini, karena ini menyangkut game changer untuk Indonesia, karena kita bicara masalah pajak karena penerimaan pajak tidak maksimal," kata Luhut saat konferensi pers perdana DEN di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025). 

Sistem baru hasil pengembangan govtech itu kata dia akan mengintegrasikan seluruh sistem digital yang saat ini telah dimiliki pemerintah, mulai dari coretax, sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara, sistem informasi sawit, perizinan berusaha melalui OSS, keimigrasian, digital ID atau data kependudukan, hingga data bongkar muat atau kepabeanan dan cukai.

Selain itu, sistem ini kata dia juga akan terintegrasi dengan sistem penyaluran belanja negara, seperti untuk kepentingan bantuan langsung tunai. Data-data penerimanya akan tercakup supaya membelanjakan dana yang diperoleh dari pemerintah secara benar.

"Semua nanti targeted jadi tentang BLT pun harus buka bank account, dan dia harus belanjakan uang ini dengan arahan pemerintah misal di desa beli telur, ayam, dan sebagainya, itu akan ada barcode dibuat," tutur Luhut.

Secara konsep, dia mengatakan, sistem ini nantinya akan serupa seperti aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan pemerintah saat Pandemi Covid-19. Dengan begitu, data perjalanan masyarakat juga bisa akan terekam, untuk bisa profiling kemampuan belanjanya.

"Kita belajar dari Covid, hp anda akan tunjukkan ke mana saja anda bergerak. Di sini juga sama kalau sekarang anda sering ke Bali berarti kau punya uang, enggak mungkin enggak punya uang jalan ke situ apalagi banyak traveling ke luar negeri, jadi teknologi ini akan memberikan kita bantuan lebih jauh," tegasnya.

Data transaksi e-commerce pun juga akan tercatut ke dalam sistem untuk memudahkan pemerintah memperluas basis pemajakannya. Termasuk juga untuk memblokir layanan kemigrasian seperti pembuatan paspor ataupun perizinan berusaha bila selama ini tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Ini yang buat sistem ini anak-anak Indonesia, ada 300 sekarang yang kerja di LKPP, di Peruri, Telkom sana dan presiden kemarin malam sudah setuju ketemu mereka kira-kira 2-3 minggu dari sekarang setelah sistem ini terbentuk, jadi ini sistem bukan baru," kata Luhut.

Luhut mengatakan, sebelum sistem ini diluncurkan pihaknya akan ke India, karena negara itu kata dia sudah memiliki sistem yang serupa untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya saat pengimplementasian.

"Tim nanti akan ke India dalam 10 hari ke depan dan presiden sudah perintah untuk itu kita belajar dari pengalaman India walaupun kita sudah banyak kesepahaman juga. Tapi kita perlu lesson learned dari India, kita pakai untuk kurangi kemungkinan-kemungkinan kita buat kesalahan," tutur Luhut 

Peluncuran sistem canggih oleh Presiden Prabowo pada 17 Agustus 2025 untuk memantau transaksi warga Indonesia membawa berbagai manfaat strategis bagi tata kelola pemerintahan dan penguatan ekonomi nasional. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi keuangan dengan memantau aliran transaksi secara real-time, sehingga dapat mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang, penggelapan pajak, atau pendanaan terorisme. 

Dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain, sistem ini tidak hanya menjamin keamanan data masyarakat, tetapi juga memberikan analisis mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan negara dengan mengidentifikasi potensi pajak yang sebelumnya tidak terpantau, serta mempermudah layanan publik melalui integrasi data yang efisien. Melalui langkah ini, pemerintah ingin mendorong transformasi digital nasional, memastikan efisiensi birokrasi, dan menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih akurat. Peluncurannya pada Hari Kemerdekaan menandai komitmen untuk menjadikan teknologi sebagai fondasi kemandirian bangsa dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin transformasi digital di kawasan.

Hukum dan Keadilan Untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Penulis Chandra Dimuka Suharno

Hukum Tata Negara Siyasah UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG