"Semua nanti targeted jadi tentang BLT pun harus buka bank account, dan dia harus belanjakan uang ini dengan arahan pemerintah misal di desa beli telur, ayam, dan sebagainya, itu akan ada barcode dibuat," tutur Luhut.
Secara konsep, dia mengatakan, sistem ini nantinya akan serupa seperti aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan pemerintah saat Pandemi Covid-19. Dengan begitu, data perjalanan masyarakat juga bisa akan terekam, untuk bisa profiling kemampuan belanjanya.
"Kita belajar dari Covid, hp anda akan tunjukkan ke mana saja anda bergerak. Di sini juga sama kalau sekarang anda sering ke Bali berarti kau punya uang, enggak mungkin enggak punya uang jalan ke situ apalagi banyak traveling ke luar negeri, jadi teknologi ini akan memberikan kita bantuan lebih jauh," tegasnya.
Data transaksi e-commerce pun juga akan tercatut ke dalam sistem untuk memudahkan pemerintah memperluas basis pemajakannya. Termasuk juga untuk memblokir layanan kemigrasian seperti pembuatan paspor ataupun perizinan berusaha bila selama ini tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
"Ini yang buat sistem ini anak-anak Indonesia, ada 300 sekarang yang kerja di LKPP, di Peruri, Telkom sana dan presiden kemarin malam sudah setuju ketemu mereka kira-kira 2-3 minggu dari sekarang setelah sistem ini terbentuk, jadi ini sistem bukan baru," kata Luhut.
Luhut mengatakan, sebelum sistem ini diluncurkan pihaknya akan ke India, karena negara itu kata dia sudah memiliki sistem yang serupa untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya saat pengimplementasian.
"Tim nanti akan ke India dalam 10 hari ke depan dan presiden sudah perintah untuk itu kita belajar dari pengalaman India walaupun kita sudah banyak kesepahaman juga. Tapi kita perlu lesson learned dari India, kita pakai untuk kurangi kemungkinan-kemungkinan kita buat kesalahan," tutur LuhutÂ
Peluncuran sistem canggih oleh Presiden Prabowo pada 17 Agustus 2025 untuk memantau transaksi warga Indonesia membawa berbagai manfaat strategis bagi tata kelola pemerintahan dan penguatan ekonomi nasional. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi keuangan dengan memantau aliran transaksi secara real-time, sehingga dapat mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang, penggelapan pajak, atau pendanaan terorisme.Â
Dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain, sistem ini tidak hanya menjamin keamanan data masyarakat, tetapi juga memberikan analisis mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan negara dengan mengidentifikasi potensi pajak yang sebelumnya tidak terpantau, serta mempermudah layanan publik melalui integrasi data yang efisien. Melalui langkah ini, pemerintah ingin mendorong transformasi digital nasional, memastikan efisiensi birokrasi, dan menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih akurat. Peluncurannya pada Hari Kemerdekaan menandai komitmen untuk menjadikan teknologi sebagai fondasi kemandirian bangsa dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin transformasi digital di kawasan.
Hukum dan Keadilan Untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara.
Penulis Chandra Dimuka Suharno
