Implikasi Hukum Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dalam Persfektif Hukum Positif

Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 UUP disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masingmasing agama dan kepercayan itu. Hal ini, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan Campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, tidak dikenal dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pasal yang dijadikan landasan perkawinan beda agama pada UUP adalah Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 hurup (f): perkawinan dilarang (f): mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin; serta Pasal 57: yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Hukum dan Keadilan Untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Penulis : Chandra Dimuka Suharno 

Hukum Tata Negara Siyasah UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG