Pemilu 2014: Kabinet Indonesia Baru

Sewaktu membaca salah satu majalah ternama di negeri ini, saya melihat sebuah argumen yang isinya: "Bila anda tidak menggunakan hak pilih, maka tidak berhak protes selama lima tahun atas kinerja penyelenggara negara." Pada awalnya memang terdengar mengancam, namun itu ada benarnya, dan jika anda termasuk orang yang setuju dengan tindakan yang enggan melaksanakan hak politiknya, maka anda tidak berperan aktif dan dapat dikatakan bahwa anda semata-mata menjadi penonton/objek kebijakan pemerintah.

Dalam UU tentang Pemilu yakni UU no 10/2008, disebutkan di pasal 19 ayat 1 bahwa: "WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memiih." Dengan demikian, saya akan memiliki hak pilih dalam pesta demokrasi mendatang di Pemilu 2014, karena pada dasarnya memilih dan dipilih sebagai pemimpin bangsa harus didasari pemahaman bahwa kita memilih karena kita adalah warga negara.

Jika kita menghendaki perubahan, maka kita perlu menjauhi pragmatisme politik maupun politik transaksional agar kita bisa memilih dengan lebih kritis, cerdas, dan rasional. Dengan cara memahami rekam jejak hidup dan pengalamannya, bukan sekedar karena popularitasnya. Sebagai pemilih pemula yang berusaha memahami alur politik, salah satunya dengan cara melihat kinerja kabinet pemerintahan, yang ternyata menurut saya ada beberapa hal yang perlu lebih ditingkatkan yakni adalah kinerja nyata dan transparansi kebijakan. Sebagaimana argumen salah satu kader partai yang tadi malam saya simak, bangsa ini memang merindukan tahun kinerja, bukan sekedar pencitraan, dan harapannya dimulai di 2014.  Oleh karena itu, saya coba menyampaikan opini saya mengenai susunan dan komposisi jabatan di kabinet periode 2014, sebagai berikut:

1. Tiga kementrian koordinator dihapuskan, dengan maksud lebih mendorong dan menstimulasi kinerja di masing-masing kementrian
2. Peleburan beberapa Kementrian, seperti:  Sosial dan Agama, Perumahan Rakyar dan PDT, Pendidikan dan Ristek, Kebudayaan dan Pariwisata, Perindustrian dan Koperasi-UKM, Perhubungan dan Pekerjaan Umum, Dalam Negeri dan Pemberdayaan Aparatur Negara
3. Mengharapkan komunikasi politik antara Banteng dan Garuda agar tetap solid dan bergotong royong untuk menuju Indonesia Baru
4.  Presiden: Joko Widodo, Wakil Presiden: Prabowo Subianto, dengan susunan Kabinet Pemerintahan:

Kementerian

1

Sekretaris Negara

Yusril Ihza Mahendra

2

Dalam Negeri + PAN

Akbar Faisal

3

Luar Negeri

Dino Pati Djalal

4

Pertahanan

Pramono Edhie Wibowo

5

Hukum dan HAM

Mohammad Mahfud MD

6

Keuangan

Faisal Basri

7

Energi dan SDM

Karen Agustiawan

8

Badan Usaha Milik Negara

Dahlan Iskan

9

Perindustrian + Koperasi-UKM

Chairul Tanjung

10

Perdagangan dan Ekonomi Kreatif

Gita Wirjawan

11

Pertanian

Anak Agung Gede Agung

12

Kehutanan

Zulkifli Hasan

13

Lingkungan, Kelautan dan Perikanan

Tri Rismaharini

14

Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Emirsyah Satar

15

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Teten Masduki

16

Kesehatan

Nafsiah Mboi

17

Sosial dan Agama

Yenny Wahid / Din Syamsuddin

18

Pendidikan, Riset dan Teknologi

Anies Baswedan

19

Komunikasi dan Informatika

Ruby Alamsyah

20

Kebudayaan dan Pariwisata

Tjokorda Gde Raka Sukawati / Putu Supadma Rudana

21

Pemberdayaan Perempuan dan PA

Puan Maharani

22

Pembangunan dan Perumahan Rakyat

Djarot Saiful Hdayat

23

Pemuda dan Olahraga

Maruarar Sirait

Pejabat Setingkat Menteri

24

Sekretaris Kabinet

Tjahjo Kumolo

25

Juru Bicara Dalam Negeri

Effendi Ghazali

26

Juru Bicara Luar Negeri

Desi Anwar

27

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Andrinof Chaniago

28

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Chatib Basri

29

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Rustriningsih

30

Kepala Badan Intelijen Negara

Tito Karnavian

Untuk kondisi KPK sendiri perlu semakin dikuatkan dan saya melihat adanya potensi kerjasama yang baik antara Abraham Samad dengan Moh. Mahfud MD.
Selain tokoh-tokoh diatas tentunya masih ada beberapa opsi lain yang potensial, seperti
Artidjo Alkostar sebagai Jaksa Agung/ Ketua Makhamah Konstitusi untuk mengembalikan wibawa MK di mata publik. Erwin Aksa (9), Sandiaga Uno (10), Rusdi Kirana (14), AA Puspayoga (20), Rieke Dyah Pitaloka (21), Dede Yusuf (22), Fadli Zon (24), Pramono Anung / Yuddy Chrisnandi (25) , Komjen Pol Nanan Sukarna (30),
Penasihat-penasihat politik: Megawati, Jusuf Kalla, Surya Paloh.

Tentunya menjelang bulan Maret-April sendiri, peta komunikasi politik akan selalu berubah dan cukup menarik untuk diikuti. Opini diatas adalah pandangan saya sebagai pemilih pemula.

Referensi saya dalam melihat rekam jejak beliau-beliau adalah melalui
http://profil.merdeka.com/ , http://id.wikipedia.org/, http://www.tokoh.web.id/