Kemudian menanggapi persoalan mobil, penulis rasa tak usah lah sering-sering beli mobil, beli mobil sekali bisa buat berkali-kali kepemimpinan asal dirawat dengan baik. Misal beli sekali bisa untuk 20 tahun bahkan 30 tahun sekalipun. Jadi mobil itu hanya untuk dinas, ketika pejabat sudah lepas jabatannya, ya semua fasilitas negara harus dihilangkan. Kita bilang itu mobil dinas, ya harus digunakan saat dinas pemerintahan saja, bukan untuk piknik, tamasya atau apalah. Dan saya rasa kebanyakan mungkin lebih dari 80% pejabat negara orang kaya dengan banyak harta. Jika mampu membeli mobil sendiri, tak usahlah pakai mobil negara, tak usahlah pakai mobil dinas.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi. Sementara Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku usulan ini pertama kali dimintakan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Awalnya, DPR meminta Rp 250 juta namun akhirnya setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp 210 juta.
Kita merasa miris melihat keadaan diatas. Pejabat pemerintah yang kita usung sebagai wakil rakyat, yang mewakili kita dalam segala aspirasi rakyat, malah mewakili aspirasi kelompok dan probadinya sendiri. Rakyat ingin sejahtera, wakil rakyat sudah mewakili kesejahteraan rakyat ditengah kesengsaraan rakyat.
Semoga kita semua diberi perlindungan dan bimbingannya, semoga yang salah mengakui kesalahannya dan yang benar tidak berbesar hati menyombongkan kebenarannya. Masih banyak rakyat miskin untuk kita perjuangkan hak-hak mereka.
Ketika sesuap nasi masuk ke dalam mulut, rasanya menyesakkan ketika melihat masih banyak orang yang kelaparan.
Sumber : kompas.com dan artikel dari penulis.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
