Mohon tunggu...
Chairunisa Rohadi
Chairunisa Rohadi Mohon Tunggu... Mahasiswa - Pembelajar

Mahasiswa Universitas Padjadjaran yang gemar menjurnal, berkisah, dan berkelana.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pemerataan Infrastruktur Pendidikan, Kapan Terwujud?

4 Desember 2023   13:00 Diperbarui: 4 Desember 2023   13:05 196
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Presiden Jokowi menegur Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas ketimpangan infrastruktur pendidikan yang terjadi. Jokowi mengecek infrastruktur pendidikan di berbagai daerah saat kunjungan kerja. Ia membedakan adanya kesenjangan fasilitas antara kabupaten dengan kota.

Menurutnya, para pengajar kini menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang kiat pesat. Namun, tidak semua guru di Indonesia dapat mengakses teknologi terkini akibat ketidakmerataan infrastruktur tersebut.

Seolah template, lagi-lagi pemerintah mengklaim terus berupaya memberikan dukungan terbaik untuk para guru, termasuk memperjuangkan kesejahteraan para tenaga pendidikan tersebut. Presiden kemudian cenderung menyalahkan Mendikbudristek atas tugasnya yang masih terlalaikan.

Entah sudah berapa kali Menteri Pendidikan berganti tiap masanya. Namun persoalan pendidikan sebagai salah satu kunci dari majunya sebuah peradaban bangsa tidak henti-hentinya terurai. Khususnya persoalan upah bagi tenaga pendidik serta ketimpangan infrastruktur penunjang.

Kurikulum yang terus 'dikembangkan' nyatanya juga belum tentu mewujudkan generasi muda yang gemilang. Buktinya, kabar mengenai pembangkangan terhadap guru hingga masuk ke dalam level penganiayaan. Ataupun dari sisi para pengajar yang tidak menunjukkan adab yang mulia sebagai pendidik insan kehidupan.

Permasalahan pendidikan di Indonesia terbukti tidak hanya pada persoalan materi semata. Namun wujud dari pendidikan tersebut yang belum menghasilkan manusia berakhlak mulia.

Bahkan jaminan dari segi pengaplikasian pengetahuan khususnya di ranah pendidikan tinggi kini kian merosot. Bagaimana alumni-alumni perguruan tinggi justru menjalankan aktivitasnya sebagai para pekerja di luar bidang keilmuannya. Menunjukkan pula bahwa perguruan tinggi hanyalah batu loncatan demi mendapat ijazah sarjana yang lagi-lagi standar pandangan masyarakat adalah limpahan materi.

Sebenarnya tak heran, biaya hidup yang tak murah dan bayaran sebagai bentuk penghargaan atas sebuah pekerjaan juga tidak sesuai. Masyarakat ditunjukkan fakta kehidupan mereka diserahkan pada mereka sendiri. Bukan pada negara sebagai pemilik kebijakan yang padahal nantinya dijalankan oleh masyarakat tersebut.

Sebuah persoalan ngejerimet dari hulu ke hilir yang begitu ruwet.

Padahal jika secara khusus membicarakan pendidikan saja, Islam menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan pokok public menjadi tanggung jawab negara, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana secara merata dan berkualitas serta gratis.

Kini pendidikan dinikmati sesuai harga. Hanya mereka yang berduit yang mampu merasakan fasilitas terbaik, dan nantinya menjamin masa depan yang baik pula. Sementara mereka yang sejak awal kekurangan, terancam memiliki masa depan hidup yang suram. Lingkaran setan.

Karakter khilafah Islam mempunyai visi mewujudkan Rahmatan lil Alamin, dan fungsinya sebagai pemelihara kesejahteraan masyarakat (sebagai pusat penyelenggaraan sistem pendidikan Islam), tidak hanya memberikan kemewahan non-materi. Tidak hanya mencakup lingkungan pendidikan tetapi juga kemewahan materi yang semakin memperkuat keistimewaan satuan pendidikan dalam khilafah.

Bangunan dan gedung dirancang untuk secara sempurna mengekspresikan ciri-ciri khusus sistem pendidikan Khilafah dalam bentuk desain infrastruktur  yang indah dan megah untuk satuan pendidikan. Dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan teknologi terkini untuk memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan dan kesehatan dalam proses belajar mengajar.

Pemenuhan aspek jumlah dan kualitas satuan pendidikan di pusat perkotaan dan daerah terpencil di tanah air juga akan memudahkan akses bebas bagi setiap individu terhadap hak pendidikan yang diperlukan di semua tingkatan.

Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan warga negaranya dan generasi muda terpenuhi secara langsung.

 Rasulullah bersabda, "Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat dan  bertanggung jawab atas urusan rakyat." (HR Bukhari).

 Keistimewaan sistem pendidikan Khilafah yang berupa peradaban Islam yang agung dan mulia, diliputi oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi umat manusia di berbagai belahan dunia selama berabad-abad. Karena keistimewaannya, peradaban Islam lebih unggul dibandingkan peradaban lainnya. Dengan izin Allah Azza wa Jala, ia mendapatkan kembali pengaruh kuatnya sebagai pemimpin peradaban.

Ini adalah solusi masuk akal yang harus diambil oleh semua pihak, terutama pemerintah, jika kita benar-benar serius dalam menyelamatkan generasi muda kita dan negara ini dari bahaya  sistem pendidikan sekuler dan dosa besar sekularisme.

Ia harus memberikan dukungan penuh kepada generasi muda yang memiliki pemikiran luar biasa, integritas dan komitmen serius terhadap kebangkitan peradaban Islam.

 Hal ini agar melalui tangan mereka janjinya, kemenangan Islam, dapat segera terwujud.

"Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Rabb-mu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (QS Yunus [11]: 57).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun