Mewujudkan Ekonomi Inklusif untuk Kaum Pemuda, Wanita, dan Penyandang Disabilitas dalam Bekerja dan Berwirausaha

Presidensi G20 yang tahun ini diamanahkan kepada Indonesia mendatangkan peluang dan tantangan. Kita berkesempatan menorehkan sejarah kemajuan bangsa yang signifikan dengan usaha untuk mengedepankan isu-isu prioritas dan dukungan regulasi, pendanaan, serta transfer ilmu dari negara tetangga. 

Di saat yang sama, mata dunia juga tertuju pada bagaimana usaha kita sejauh ini untuk menangani isu-isu prioritas tersebut dan menjalankan presidensi ini dengan baik pula. Akan tetapi, apakah ini semua membawa dampak positif untuk perempuan, pemuda, dan kaum difabel?

Tantangan mewujudkan ekonomi inklusif

Mewujudkan digitalisasi yang merata dapat membantu kaum difabel dalam mendapatkan peluang untuk bekerja. Foto: Life Health Care

Isu sensitif yang selalu menjadi fokus perhatian adalah ekonomi. Mewujudkan kemajuan tidak berarti tanpa berkurangnya kesenjangan dan menjadikan kesejahteraan itu merata. Hal ini semakin menantang jika berbicara mengenai perempuan yang terlibat lebih banyak soal rumah tangga setelah menikah, pemuda dengan jam terbang yang relatif rendah, dan kaum difabel dengan keterbatasan yang dimiliki.

Perempuan memiliki potensi besar untuk maju dan berkembang. Akan tetapi, peran sebagai ibu setelah menikah, khususnya jika perlu sepenuhnya mengurus rumah dan anak, cukup menyulitkannya untuk bekerja dan dari sini akses terhadap pengetahuan, keterampilan, serta informasi keuangan mulai berkurang. Terlebih lagi, terdapat sebagian di antara mereka dengan tingkat pendidikan yang tidak optimal karena dirasa tidak terlalu penting untuk perempuan.

Semangat ekonomi inklusif memperkenalkan materi keuangan yang bisa diakses melalui internet untuk menjangkau ibu-ibu kapan saja dan di mana saja. Ketika mereka mengerti cara mengelola uang, konsumsi bisa dikendalikan, sisa uang bisa ditabung di instrumen yang tepat, dan memanfaatkan kemampuan mereka untuk memulai usaha kecil dengan bantuan platform e-commerce. Usaha bisa dilakukan sambil mengurus runah tangga melalui smartphone untuk membantu perekonomian keluarga dan tidak membatasi karya mereka. Peluang ini juga terbuka untuk pemuda dan kaum difabel.

Selain berwirausaha, digitalisasi memungkinkan sebagian pekerjaan dilakukan dari mana saja, baik terkait instansi tertentu maupun sebagai pekerja lepas. Hal ini membuka peluang bagi perempuan dan kaum difabel meraup pendapatan tanpa terhalang kebutuhan berkantor. Pemuda di daerah juga dapat mencari uang sambil tetap melanjutkan studi sekaligus mencari pengalaman melalui magang sebelum mulai bekerja atau berwirausaha.

Usaha untuk mendukung terselenggaranya ekonomi inklusif

Pelatihan penggunaan internet memampukan masyarakat merasakan manfaat digitalisasi dan terhindar dari risiko digital. Foto: Desa Sidetapa

Tidak semua orang bisa langsung merasakan manfaatnya terkait akses terhadap internet. Pemerintah berusaha memperluas akses internet cepat ke seluruh Indonesia dan tokoh masyarakat membantu membantu sesamanya untuk bisa menggunakan perangkat pintar. Selain itu, Pemerintah bersama badan usaha juga membentuk perekonomian yang lebih inklusif.

Pekerjaan kini lebih terbuka terhadap perempuan, pemuda, dan kaum difabel. E-commerce dan freelance platform mempersilakan siapa saja untuk mencari peruntungan tanpa mengenakan biaya pendaftaran. Lembaga keuangan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan syarat yang lebih ringan dan bisa dilakukan sekalipun tidak memiliki rekening perbankan. 

Perempuan, pemuda, dan kaum difabel juga tidak lagi perlu menghadapi risiko keamanan diri karena membawa-bawa uang karena sistem keuangan daring memiliki batas transaksi yang besar, biaya terjangkau, terhubung antarlembaga keuangan, dan memiliki waktu pemrosesan yang cepat.

Penyelenggaraan G20 untuk terwujudnya ekonomi inklusif

Kaum muda berpeluang lebih besar menyukseskan usaha sekaligus berkontribusi terhadap masyarakat melalui pencarian startup terbaik oleh G20. Foto: SWA

Presidensi G20 yang saat ini dipegang oleh Indonesia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Bank for International Settlements Innovation Hub, G20 Tech Sprint diadakan untuk menjaring ide dari pemuda di berbagai negara dalam mewujudkan mata uang digital yang tersentralisasi, efisien, inklusif, aman, dan tetap melindungi privasi pengguna. 

G20 Digital Innovation Network yang saat ini telah dihuni oleh dua startup asal Tanah Air akan mencari seratus startup terbaik dalam mendukung kehidupan hijau, sehat, dan cerdas dengan ekonomi inklusif dan ketahanan sumber daya, di mana ini menjadi peluang bagi para pemuda inovatif yang hendak memajukan usahanya sekaligus berkontribusi kepada masyarakat. Semuanya memanfaatkan pengolahan saintifik atas big data untuk memastikan ketepatan tindakan.

Selain itu, beberapa kelompok kerja di dalam lingkup G20 terlibat aktif dalam menyuarakan dan merumuskan kebijakan atas pentingnya ekonomi inklusif untuk tiga kelompok ini. Kaum disabilitas berhak untuk memiliki pekerjaan dan menerima pelayanan kesehatan yang layak agar bisa hidup sejahtera seperti saudara-saudaranya yang normal. Kaum pemuda berhak mendapatkan pendidikan yang layak baik dalam hal-hal fisik maupun digital dan dipersiapkan dengan matang baik untuk bekerja maupun berwirausaha.

Mereka berhak mendapatkan pekerjaan apapun tingkat pendidikannya dan diperlakukan secara wajar, serta dihargai usaha dan kreativitasnya dalam berwirausaha tanpa memandang perbedaan usia. Apalagi jika hasil dari usaha tersebut berkaitan erat dengan social economy, dukungan mutlak diberikan demi lebih besarnya perhatian dunia usaha yang dapat diberikan pada dampak sosial di masyarakat.

W20 Indonesia melalui program Sispreneur meningkatkan kemampuan manajemen dan digitalisasi bisnis UMKM oleh kaum wanita. Foto: Berita Dewata

Demikian pula terhadap para wanita. Mereka tidak hanya diharapkan lebih banyak keberadaannya sebagai pekerja dan pebisnis, tetapi terlibat aktif dalam merumuskan berbagai kebijakan penting. Kebijakan ini memandang setara pegiat sektor formal dan informal serta memberikan kesempatan yang setara kepada orang-orang dari latar belakang berbeda untuk memperjuangkan kesejahteraan finansial. Grup-grup ini antara lain B20, T20, Y20 yang khusus mewadahi isu terkait pemuda, dan W20 terkait wanita.

Dampaknya sudah bisa dirasakan mulai dari saat ini

UMKM lokal mempromosikan produknya di pertemuan ketiga Digital Economy Working Group di Labuan Bajo. Foto: Kominfo

Ketika ide dan kebijakan dapat kita rasakan dampaknya dalam jangka menengah dan panjang, sesungguhnya dampak positif G20 telah terasa dalam jangka pendek. Dengan dukungan lembaga pemerintah dan BUMN, berbagai UMKM dipromosikan melalui side events untuk bisa menembus pasar internasional. Lapangan kerja baru juga tercipta untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan G20 mulai dari soal akomodasi hingga penyediaan oleh-oleh, di mana kaum pemuda dan perempuan ikut terserap di dalamnya.

QRIS go international memudahkan pengusaha lokal menerima uang wisatawan asing dan masyarakat Indonesia bertransaksi di luar negeri. Ilustrasi: BI

Tidak hanya seputar kebutuhan terkait penyelenggaraan G20, mereka yang tidak terlibat di dalamnya pun sudah bisa merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah ajang Hyundai Startup Challenge 2022 yang menaruh perhatian lebih pada usaha milik kaum wanita. 

Hal lain yang patut dibanggakan adalah keberhasilan Indonesia bekerjasama dengan empat negara tetangga di ASEAN untuk memungkinkannya bertransaksi dengan mata uang digital negara masing-masing tanpa harus menukar valas terlebih dahulu. Tentunya, startup fintech dan UMKM akan diuntungkan dengan meluasnya pangsa pasar ke negara lain.

Kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 tidaklah panjang, hanya berdurasi satu tahun dan mendapatkannya kembali haruslah bergantian dengan 19 anggota lainnya. Dengan kesungguhan tekad dan usaha untuk memperjuangkan isu-isu prioritas, memanfaatkan peluang yang ada, serta menunjukkan kemampuan kita mengemban amanah ini, semoga kita mampu mendapatkan manfaat yang optimal demi kemajuan bangsa. Kemajuan ini tidak cukup tanpa terwujudnya ekonomi inklusif untuk kaum pemuda, wanita, dan penyandang disabilitas.