Dalam konteks ini, Faisal mencatat adanya ketidakseimbangan dalam penanganan hukum terkait oligarki baru tersebut.
Ia mengkritisi keputusan KPK yang sekarang di bawah eksekutif, menunjukkan adanya tebang pilih dalam penanganan kasus-kasus tertentu.
Faisal juga membahas peran anak-anak presiden yang terlibat dalam bisnis dan politik.
Ia menyoroti modus operandi yang memanfaatkan kekuasaan negara melalui anak-anak presiden untuk memperoleh pengaruh.
Faisal melihat ini sebagai suatu potensi bahaya yang dapat diikuti oleh pihak lain jika menjadi model yang diterima.
Akhirnya, Faisal mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami penurunan, dengan kurangnya keseimbangan kekuasaan dan checks and balances.
Ia menyerukan perhatian dari DPR untuk mengamati alokasi dana APBN yang tidak proporsional, terutama terkait proyek-proyek di daerah, sebagai upaya menjaga integritas demokrasi.
Faisal berpikir bahwa ada risiko dalam mengungkapkannya, tetapi jika ia memilih untuk tidak membahasnya, maka hal tersebut tidak akan terbuka.
“…itu saya...berisiko nih ngomong, tapi kalau enggak kita...tidak bicarakan, tidak akan terbuka,” tegas Faisal Basri.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H