Dalam mengatasi tiga tantangan tersebut, pemerintah Indonesia harus dapat memastikan pelaksanaan transisi yang sudah dikelola dengan baik melalui penerapan tata kelola yang sesuai dalam menyusun strategi transisi, pelaksanaan konsultasi publik dan dialog sosial, dan dengan pembentukan mekanisme pendanaan yang adil.Â
Transisi energi ini tentunya juga akan berdampak bagi industri fosil khususnya industri batubara di Indonesia. Maka dari itu, untuk tetap menjaga kualitas domestik dan di saat yang bersamaan juga meningkatkan kualitas domestik selama pelaksanaan transisi energi, proses transisi energi harus diselaraskan dengan pelaksanaan kepentingan nasional Indonesia yang lain, salah satunya peningkatan perekonomian.Â
Pemerintah Indonesia harus dapat mengantisipasi perubahan yang akan muncul akibat adanya transisi energi dengan memastikan bahwa proses transisi dapat memberikan peluang bagi perekonomian Indonesia dan bukan malah membahayakan perekonomian.Â
Dalam mewujudkan kebijakan luar negeri Indonesia yang berorientasi inward-looking demi peningkatan kualitas domestik, Presiden Jokowi mampu mengambil komitmen penuh untuk memulai transisi energi di Indonesia.Â
Untuk mewujudkan terus transisi energi yang berkeadilan, langkah selanjutnya dalam melakukan proses komitmen transisi tersebut harus disertai dengan strategi yang baik dan benar, dimulai dengan menerapkan "good governance" dalam proses transisi, terus memahami seluruh spektrum transisi energi dan dampaknya bagi sektor ekonomi dan juga industri Indonesia, menjalin kerja sama dengan negara lain dengan memanfaatkan partisipasi Indonesia dalam forum internasional untuk mendukung pendanaan melalui investasi, dan mengembangkan keterampilan SDM untuk proses transisi dan menetapkan kebijakan yang sesuai dan memadai.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H