Komitmen Indonesia dalam Transisi Energi, Bentuk Perwujudan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Inward-Looking Presiden Jokowi

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa "Indonesia always wants to be part of solution," dan Indonesia ingin mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan kerja sama dalam rangka pencapaian SDGs, dimana salah satunya terlihat dalam komitmen pelaksanaan transisi energi bersih. 

Dalam presidensinya di G20, Indonesia menjadikan isu sustainable and clean energy transition sebagai salah satu urgensi prioritasnya, dimana Indonesia kemudian dapat turut mendorong upaya kolektif dunia untuk mewujudkan kebijakan terkait transisi energi dan menunjukkan dukungan penuhnya terhadap transisi energi global. 

Melalui Forum Transisi Energi dalam format Energy Transition Working Group (ETWG), proses transisi energi dibagi ke dalam tiga prioritas utama, yaitu terkait hal akses, teknologi, dan pendanaan. 

Dengan tiga prioritas utama tersebut, Indonesia melalui G20 diharapkan dapat membangun kerja sama dan mencapai kesepakatan bersama untuk mendukung dan mempercepat pelaksanaan proses transisi energi global, dan yang utama di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mempercepat transisi energi dengan mematok target bauran energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebanyak 23% di tahun 2025, dan dengan melaksanakan pemenuhan target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau mungkin lebih cepat.

Dalam pelaksanaan proses untuk mewujudkan target-target tersebut, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif melakukan upaya pengurangan dan penghapusan penggunaan PLTU atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk menciptakan transisi energi berkelanjutan yang ramah lingkungan. 

Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan pajak karbon yang dimulai pada 1 April 2022 lalu, dimana tarif yang dikenakan adalah sebanyak Rp30 per karbon CO2e untuk setiap PLTU yang memiliki skema cap and tax. 

Untuk mendukung pelaksanaan transisi energi, Indonesia juga membentuk kerangka pendanaan yang mampu mengelola segala hal terkait pembiayaan proses transisi energi, dimana kerangka tersebut dibentuk dalam wujud Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform (EMT) yang bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), World Bank, dan HSBC Standard.

Dalam pelaksanaan transisi energi, Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa realisasi transisi tersebut harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan dan dengan menggunakan strategi yang tepat. 

Hal tersebut berusaha dilakukan agar peningkatan kualitas dalam pemanfaatan energi domestik dapat terealisasikan dengan baik dan adil tanpa merugikan masyarakat Indonesia. 

Untuk mewujudkan transisi energi yang berdampak positif, diperlukan konsep transisi energi yang berkeadilan di Indonesia. Konsep ini menyatakan bahwa transisi energi yang dilakukan harus dapat mengatasi tiga tantangan, yaitu pengangguran, degradasi lingkungan, dan juga ketidaksetaraan.