Dampaknya masyarakat Papua akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga banyak masyarakat Papua hidup dalam garis kemiskinan. Padahal mereka adalah tuan dari tanah-tanah yang subur. Raja dari sumber daya alam yang melimpah. Tetapi ketimpangan yang terjadi begitu nyata. Satu dekade lebih masyarakat Papua berada jauh dari kata “makmur”. Dibiarkan dan hanya dimanfatkan saja.
Kekayaan tambang terus digali. Tetapi masyarakat Papua tak lebih dari seorang pribumi yang hanya bisa melihat hasil alamnya dijarah orang asing. Sedangkan pemerintah kita bisa berbuat apa? Apakah Papua hanya dijadikan alat penghasil keuntungan? Justru masyarakat Papua sendiri taraf kehidupannya sangat rendah.
Menurut data sensus BPS, pada tahun 2010, 10 Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi menempatkan Papua Barat (36,80%) diurutan pertama, disusul Papua (34,88%), Maluku (27,74%), Sulawesi Barat (23,19%), NTT (23,03%), NTB (21,55%), Aceh (20,98%), Bangka Belitung (18,94%), Gorontalo (18,70), dan Sumatera Selatan (18,30%).
Miris. Masyarakat Papua semakin tertinggal. Ketertinggalan itu bukan berarti membuat para pejuang yang menagatasnamakan pemuda Papua bungkam. Sering kita melihat mereka melakukan aksi—menuntut keadilan, kesetaraan, yang selama ini kita kumandangkan saat upacara Senin. Hanya itu yang mereka pinta.
Namun, seringkali apa yang ingin mereka aspirasikan tertahan ditangan pihak yang memegang kuasa. Katanya negara demokrasi, tapi rakyat menyuarakan kegelisahan ditangkap dan dipenjarakan. Dalihnya karena mengganggu keamanan. Lalu keamanan yang macam apa? Sedangkan di timur sana masyarakat Papua dibiarkan menderita.
Melihat keadaan Papua yang sekarang, sudah pantas rasanya mereka menuntut keadilan yang sesungguhnya. Sebab, Papua merupakan bagian dari NKRI. Para pejuang, dahulu, juga banyak yang berasal dari Papua. Berjuang bersama mengusir penjajah. Sekarang mereka kembali dijajah negaranya sendiri. Jangan sampai Papua menjadi Timor Leste yang kedua. Melepas Papua sama saja dengan melepas keberagaman. Tabik!
