Alih-alih mengomptimalkan potensi dalam negeri, penguasa justru bergantung pada luar negeri yang efeknya mempengaruhi kebijakan negara. Kasus Corona telah membuktikan efek ketegantungan tersebut. Di samping berdasarkan fakta di atas, mahalnya bawang putih akibat dari mafia ekonomi yang mempermainkan opini seolah-olah ketersedian bawang putih minim kemudian harga menaik. Padahal sebenarnya stoknya masih ada, hanya terjadi penimbunan.
Sekalipun pemerintah menargetkan swasembada benih bawang putih tahun 2019 dan swasembada untuk konsumsi tahun 2021, sayangnya hal itu terasa meragukan. Pertama target lahan 72 ribu hektar, namun baru terwujud 10 ribuan hektar saja pada akhir 2018. Kedua, lahan-lahan baru yang dibuka berada di kawasan yang tidak sesuai dengan faktor agroklimat yang dibutuhkan budidaya bawang putih (19/4/2018).
Itulah dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang berujung pada penjajahan gaya baru bernama neoliberal. Penguasa atau pemerintah tidak berperan selayaknya pemimpin yang mengayomi. Sebaliknya, ia berperan sebagai fasilitator dan regilator bagi para kapital dengan diikat pada perjanjian-perjanjian dunia.Â
Contohnya IMF yang mewajibkan Indonesia untuk melakukan penghapusan kuota dan tarif impor untuk bahan pangan pada tahun 1997 (21/8/2019). Begitupula WTO yang mengharuskan setiap negara untuk membuka pasarnya bagi dunia internasional (1/2/2019).
Sementara islam sendiri telah mengharamkan kerja sama asing yang berpotensi mendatangkan mudharat atau bahaya terhadap kedaulatan dan independen negeri. Dalam surah an-Nisa ayat 141 Allah berfirman, "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman". Artinya, Allah saja tidak memberikan jalan bagi mereka, maka kaum muslimin tentu dilarang keras memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai  negaranya dalam bentuk apapun.
Kemudian, dalam hal lahan sesungguhnya Indonesia memiliki lahan yang luas lagi subur. Hanya saja banyak kita dapati lahan-lahan yang terlantar atau tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi islam dilarang menelantarkan tanah selama 3 tahun. Jika terjadi, negara akan mengambilkan dan diberikan kepada pihak lain guna dihidupkan kembali. Umar ibn Khattab Umar: "Orang yang memagari tanah tidak berhak atas tanah yang dipagarinya setelah membiarkannya selama 3 tahun".
Untuk para petani akan diberi subsidi modal dan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya untuk mendukung hasil panen yang maksimal. Bahkan bantuan tersebut akan diberikan secara gratis bagi yang tidak mampu. Adapun dananya berasal dari Baitul Mal.Â
Tidak berhenti di situ. Islam juga memerintahkan negara untuk menciptakan pasar yang sehat dan memberi perhatian penuh pada distribusi agar merata sehingga jauh dari penimbunan, mafia hingga penetapan batas harga. Â Serta tersedia sanksi yang tegas bagi yang berlaku curang dalam jual beli, disamping ada upaya pencegahan salah satunya diterjunkannya polisi yang berkeliling di pasar.
Indonesia terdapat 5 varietas bawang putih lokal yang sudah terdaftar di Kementan. Yaitu lumbu hijau, lumbu kuning, lumbu putih, tawangmangu baru, dan sangga sembalun. Era tahun 90-an bawang putih lokal Indonesia mampu merajai pasar dalam negeri (24/8/2019). Artinya, sebenarnya Indonesia bisa memenuhi kebutuhan bawang putih dalam negeri secara mandiri. Hanya saja karena cengkaraman sistem kapitalisme yang terus menerus dan kian rakus, Indonesia seolah tak berdaya.
Oleh karena itu, melihat kegagalan dan buruknya sistem ekonomi kapitalisme, sudah sepantasnya kita beralih pada sistem ekonomi islam yang hukumnya bersumber dari Sang Pencipta. Hanya islamlah yang mampu membuat Indonesia bisa berdaulat atas pangan. Menerapkan kebijakan-kebijakan syariah, yang demikian itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Serta bukti cinta terhadap Indonesia agar diberkahi Allah sehingga rahmat turun dari langit untuk Indonesia.
Oleh: Dewi Murni
Aktifis Dakwah Pena, Praktisi Pendidikan Kota Balikpapan
