Transformasi Kebijakan Imigrasi di Polandia: Dinamika dan Tantangan dalam Konteks Visegrad Group

1. Kebijakan imigrasi yang sesuai dengan standar Uni Eropa 

Dalam pembahasan sebelumnya kebijakan imigrasi Polandia telah mengalami beberapa perubahan, dan pada kebijakan yang dianggap sebagai tantangan tentunya berpegang pada prinsip-prinsip utama yang harus sesuai dengan standar Uni Eropa yang antara lain :

1. Kebebasan Bergerak, sebagai negara anggota Uni Eropa, Polandia menganut prinsip kebebasan bergerak bagi warga negara Uni Eropa. Kebijakan imigrasi Polandia dalam kerangka kerja Uni Eropa harus menghormati hak-hak warga negara Uni Eropa untuk tinggal dan bekerja secara bebas di Polandia.

2. Kepatuhan terhadap standar Uni Eropa melibatkan penyediaan prosedur suaka yang tepat dan perlindungan bagi para pengungsi, sesuai dengan konvensi hak asasi manusia internasional. Ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan Sistem Suaka Eropa Umum (CEAS).

3. Standar Uni Eropa mensyaratkan bahwa kebijakan imigrasi tidak mendiskriminasi berdasarkan kewarganegaraan, ras, atau alasan lainnya. Perlakuan dan perlindungan yang sama terhadap hak-hak semua individu, tanpa memandang asal-usul mereka, harus menjadi aspek mendasar dari kebijakan tersebut.

4. Kebijakan imigrasi yang komprehensif harus mencakup langkah-langkah untuk memfasilitasi integrasi para migran ke dalam masyarakat Polandia. Hal ini mencakup penyediaan akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan kerja, mendorong kohesi sosial dan inklusivitas.

Selain ke empat poin diatas terdapat pula kebijakan yang harus selaras dengan HAM Uni Eropa mencakup perlindungan terhadap penahanan sewenang-wenang, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, Polandia harus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga Uni Eropa seperti Frontex dan Kantor Dukungan Suaka Eropa (EASO) untuk memastikan manajemen perbatasan yang efektif, pertukaran informasi, dan upaya kerja sama dalam mengatasi tantangan imigrasi Uni Eropa yang lebih luas. Undang-undang dan peraturan imigrasi di Polandia harus sejalan dengan arahan dan peraturan Uni Eropa, dan yang terakhir adalah diharapkan untuk menunjukkan solidaritas dan terlibat dalam inisiatif berbagi beban, terutama pada saat krisis migrasi. Hal ini termasuk membantu negara-negara Uni Eropa lainnya yang menghadapi tantangan yang tidak proporsional terkait migrasi.

2. Penerimaan masyarakat terhadap Pengungsi dan Migran 

Opini publik Polandia tentang pengungsi dan imigran sangat beragam. Sebuah survei yang dilakukan oleh CBOS, sebuah lembaga jajak pendapat terkemuka, menunjukkan bahwa pekerja migran diterima dengan baik oleh masyarakat Polandia. Namun, persepsi tentang migran di Polandia telah berubah karena masuknya pengungsi dari perang di Ukraina. Sementara pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika tidak dianggap sebagai pengungsi "asli" dan sering dianggap sebagai ancaman keamanan bagi negara, mereka yang berasal dari Ukraina dianggap layak mendapatkan bantuan. Selama ini, cerita positif tentang pendatang dari Ukraina mungkin berubah lagi karena kekhawatiran tentang kenaikan biaya hidup dalam jangka panjang. ODI, sebuah lembaga think tank yang berfokus pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan, menyatakan dalam sebuah laporan bahwa meskipun jajak pendapat secara historis menggambarkan Polandia sebagai salah satu negara yang paling tidak bersahabat terhadap pengungsi dan migran di Eropa, persepsi ini berubah drastis pada tahun 2015. Survei Sosial Eropa pada tahun 2022 menemukan bahwa 25% orang Polandia percaya bahwa imigrasi membuat Polandia menjadi tempat yang lebih baik untuk tinggal .

Dalam menangani masalah imigrasi, Polandia berusaha untuk bekerja sama dengan anggota Grup Visegrad (Polandia, Ceko, Slovakia, dan Hungaria). Strategi regional untuk mengatasi tantangan arus migrasi dengan bekerja sama untuk mengembangkan rencana bersama yang mencakup pendekatan koordinatif terhadap masalah imigrasi, pertukaran informasi secara teratur antara negara-negara anggota Visegrad Group, mengadakan perundingan bersama dengan Uni Eropa, memberikan dukungan bersama kepada negara-negara anggota yang mungkin lebih terpengaruh atau memiliki beban lebih besar dalam menangani krisis imigrasi, berpartisipasi dalam program dan inisiatif Uni Eropa yang bertujuan untuk mengatasi tantangan imigrasi. 

Langkah-langkah tersebut menggambarkan solidaritas  Polandia sebagai negara anggota Visegrad Group untuk mengatasi masalah imigrasi secara bersama-sama.