Skenario kebutuhan pembiayaan sangat bergantung kepada fungsi pemerintahan dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan. Kebutuhan pembiayaan meliputi pembangunan fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan.Â
itu, karakteristik proyek infrastruktur juga memiliki resiko jangka Panjang dalam pemindahan IKN. Hal ini berasal dari kinerja proyekyang belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, di sisi lain pihak swasta tentu mengharapkan realisasi keuntungan yang sesuai dengan kalkulasi di awal proyek.Â
Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan perjanjian kerja sama dengan pihak badan usaha atau swasta sehingga kualitas IKN baru beserta infastruktur pendukung dapat sesuai dengan spesifikasi yang mendukung jalannya pemerintahan dan tidak lagi memberikan beban tambahan bagi APBN.
  Pemindahan ibu kota adalah langkah besar yang berpotensi membawa perubahan signifikan bagi Indonesia. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan visi ibu kota baru yang modern, berkelanjutan, dan inklusif.
Reference
Hasibuan, R. 2020. Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam. 5(1): 183 -- 203.
Mazda, C. 2022. Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security. Jurnal Enersia Publika. 6(1): 1 -- 12.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI