Sistem Pemerintahan Thailand

Thailand adalah satu - satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah. Nama lain dari Thailand sendiri merupakan Muangthai yang diambil dari salah satu suku yang masih menetap disana yaitu suku Thai yang memiliki arti Negara.

Thailand berletak secara astronomis di 6LU -- 21LU dan 97BT -- 106BT. Secara geografis negara ini, di bagian utaranya berbatasan dengan negara Laos dan negara Myanmar. Untuk wilayah selatan Thailand berbatasan dengan negara Malaysia. Di bagian timur, negara ini berbatasan dengan negara Laos dan negara Kamboja. Bagian barat Thailand berbatasan dengan negara Myanmar.

Thailand merupakan sebuah negara Monarki Konstitusional yang terletak di Asia Tenggara. Menganut sistem pemerintahan Monarki Konstitusional tersebut, Kepala negara Thailand adalah seorang Raja dan Kepala Pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Penguasa monarki Thailand saat ini adalah Maha Vajiralongkorn. Raja tersebut telah memerintah semenjak kematian ayahnya Bhumibol Adulyadej pada 13 Oktober 2016. Thailand menganut ideologi liberalisme. 

dokpri

Kepala pemerintahan Thailand adalah menteri dan para wakil menteri.

Perdana Menteri Gen. PRAYUT Chan-ocha (sejak 25 Agustus 2014)
Wakil Perdana Menteri Jend. PRAWIT Wongsuwan (sejak 31 Agustus 2014)
Wakil Perdana Menteri WISSANU Kruea-ngam (sejak 31 Agustus 2014)
Wakil Perdana Menteri SOMKHIT Chatusiphitak (sejak 20 Agustus 2015)
Wakil Perdana Menteri PRACHIN Chantong (sejak 20 Agustus 2015)
Wakil Perdana Menteri NARONG Phiphatthanasai (sejak 20 Agustus 2015)
Wakil Perdana Menteri Jend. CHATCHAI Sarikan (sejak 23 November 2017)

Dalam masa pemerintahannya, kepala negara memimpin seumur hidup, sementara kepala pemerintahan ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode). Jabatan kepala negara diwariskan turun temurun menurut UU, sementara jabatan kepala pemerintahan dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung). 

EKSEKUTIF

Raja merangkap sebagai kepala angkatan bersenjata dan penegak agama. Contoh kekuasaan eksekutif Raja adalah melakukan kekuasaan melalui sistem cabinet. Lembaga eksekutif dipimpin langsung oleh Perdana Menteri dengan dukungan 35 anggota menteri. 

LEGISLATIF

Di Thailand, lembaga legislatif biasa disebut sebagai Majelis Nasional. Anggota dari Majelis Nasional terdiri atas Senat dan House of Representatives. Ketua dari House of Representatives merupakan ketua dari Majelis Nasional dan wakilnya merupakan ketua dari Senat.

YUDIKATIF

Anggota dari lembaga yudikatif terdiri atas pengadilan banding, Mahkamah Agung, pengadilan hakim, pengadilan first instance dan pengadilan buruh dan anak.

PEMILU 

Terdapat pemilu di Thailand. Pemilu Thailand 2019 untuk memilih partai yang berhak duduk di parlemen. Partai dengan suara terbanyak akan mengajukan kandidat sebagai perdana menteri. Pemilihan umum Thailand 2019 diadakan di Thailand pada 24 Maret 2019.

Ini merupakan pemilu pertama sejak kudeta Thailand 2014 mengangkat pemimpin kudeta, Jenderal Prayut Chan-o-cha, sebagai perdana menteri, dan juga merupakan pemilu pertama yang diselenggarkan sesuai dengan konstitusi 2017 yang dibuat pada masa pemerintahan junta militer. Pemilu ini memilih lima ratus anggota Dewan Perwakilan Rakyat baru Thailand. 

Terdapat 13 partai politik di Thailand, antara lain:

Besar

• Partai Demokratik (Phak Prachatipat)
• Partai Bangsa Thai (Phak Chart Thai)
• Partai Bangsa Besar (Phak Mahachon)

Kecil

• Partai Warga
• Partai Pembangunan Nasional
• Partai Tindakan Sosial
• Partai Tanah Air Thai
• Phak Khonkhoplodnee
• Partai Aspirasi Baru (Phak Khwam Wang Mai)
• Partai Massa (partai politik dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi)

Historis

• Partai Komunis Thailand
• Partai Demokratis Liberal - bergabung dengan Thai Rak Thai
• Partai Thai Rak Thai (Phak Thai Rak Thai) - dibubarkan pada 30 Mei 2007 karena melanggar undang-undang pemilihan umum

Terima kasih telah membaca artikel ini :)