Tantangan Masyarakat Sipil di Era Polarisasi

Dari sisi eksternal, pemerintah harus mendukung regulasi yang menguntungkan masyarakat sipil, sementara aktor non-negara seperti partai politik dan organisasi bisnis juga harus mendukung peran tersebut. Di sisi internal, masyarakat sipil perlu memiliki kekuatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai serta kebebasan dalam pengambilan keputusan. Memperkuat masyarakat sipil akan membantu Indonesia menuju demokrasi yang lebih kuat dan stabil. (H Hadi, 2010)

1. Permasalahan

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, memberikan dampak besar dalam kehidupan masyarakat, baik positif maupun negatif. Media sosial memudahkan komunikasi dan ekspresi diri, namun juga berpotensi menciptakan polarisasi opini, terutama dalam konteks politik seperti Pemilu 2024. Isu Suku, Agama, Ras, dan An

tar Golongan (SARA) sering dimanfaatkan untuk memperburuk polarisasi di media sosial, sementara regulasi yang mengatur kebebasan berpendapat masih belum jelas. Kampanye hitam dan politik negatif memperburuk ketegangan politik dan sosial di masyarakat.m Polarisasi dalam Pemilu dapat menyebabkan pembentukan kubu-kubu politik yang saling bertentangan, menurunkan kualitas demokrasi dan stabilitas politik, serta memperburuk intoleransi dan ketidakadilan. 

Namun, di sisi lain, polarisasi juga dapat mendorong kesadaran politik dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam mengikuti perkembangan politik. Hal ini bisa memperkaya wawasan politik dan memperkuat nilai demokrasi.

 Media sosial seharusnya menjadi ruang edukasi, diskusi, dan kritik yang konstruktif, yang dapat memperkuat kepercayaan publik dan bukan memicu perpecahan. Bawaslu mencatat empat isu utama dalam Pemilu 2024: netralitas ASN, politik uang, politisasi SARA, dan kampanye di media sosial. Semua isu ini perlu ditangani secara komprehensif dan kreatif untuk mencegah pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi. (Suhaeri & Aditya Krisna, 2023)

Semenjak reformasi setelah 1998 Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menghindari kemunduran demokrasi, salah satunya dengan mengimplementasikan demokrasi deliberatif. 

Demokrasi deliberatif mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui dialog yang rasional. Namun, penerapannya di Indonesia menghadapi sejumlah kendala signifikan. Pertama, ketidaksetaraan akses informasi dan pendidikan politik yang masih rendah di banyak kalangan masyarakat menjadi tantangan utama. 

Selain itu, budaya politik yang dipengaruhi oleh korupsi dan politik identitas juga menghambat demokrasi deliberatif. Korupsi yang masih merajalela di berbagai level pemerintahan mengurangi transparansi, sementara politik identitas yang sering digunakan untuk meraih dukungan justru menghalangi dialog rasional dan menyingkirkan suara-suara minoritas. (Negara, n.d.)

III. Saran Penyelesaian 

Untuk mengatasi permasalahan polarisasi yang timbul dari sosial media, di perlukannya pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Regulasi yang jelas dan ketat mengenai kebijakan mengenai algoritma konten sosial media. Pengawasan terhadap berita berita hoax, konten provokasi, konten mengandung SARA, dan juga kampanye hitam harus di tindak tegas oleh kerjasama pemerintah dan platform media sosial.