Pembangunan gereja di Papua menjadi topik panas, yang menimbulkan berbagai kontroversial di berbagai media yang melibatkan isu-isu hak masyarakat adat, dampak sosial, dan dinamika agama yang kompleks di wilayah tersebut. Tempat beribadah termasuk contoh penerapan dalam sila pertama Pancasila yang memberikan pengajaran serta anjuran kepada para pemeluk agama masing-masing untuk senantiasa menaati norma-norma kehidupan beragama serta giat melaksanakan ibadah dari agama yang dianut. Selain itu, pada sila pertama Pancasila memiliki makna bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada perbedaan kepercayaan dan keyakinan yang dianut. Setiap negara wajib menjamin kemerdekaan warga negara tanpa adanya tindakan diskriminasi untuk semua agama dalam beribadah
Pembangunan gereja ini direncanakan sebagai salah satu proyek infrastuktur keagamaan besar di Papua. Proyek ini mencakup pembangunan gereja dengan desain arsitektur yang sangat megah sehingga gereja ini akan menjadi salah satu landmark ikonik di Papua. Pembangunan ini bertujuan untuk memenuhui kebutuhan komunitas lokal akan fasilitas ibadah yang layak sehingga bisa menampung ribuan jemaat dengan fasilitas modern.
Meskipun proyek ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas ibadah yang representatif dan modern, tetapi ada sejumlah isu kritis yang menimbulkan dampak negatife dari masyarakat adat dan konteks sosial-politik di wilayah tersebut
Proyek ini tidak lepas dari kontrovensi. Beberapa kelompok masyarakat adat dan aktivis lokal mengkritik pembangunan ini karena di nilai mengabaikan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat. Mereka berpendapat bahwa proyek tersebut mungkin akan mengubah struktur sosial lokal dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap komunitas yang sudah ada.
Pembangunan gereja yang megah, ini dapat mempengaruhi sosial dan ekonomi di komunitas lokal. Jika proyek ini menarik banyak perhatian dari luar daerah atau meningkatkan jumlah pengunjung dan pendatang, dapat terjadi pergeseran dalam interaksi sosial dan integrasi komunitas lokal. Hal ini berpotensi menimbulkan perubahan identitas budaya yang bisa tersingkirkan, karena nilai-nilai tradisional yang sudah dilakukan secara turun temurun tidak mendapat perhatian yang pantas jika terlalu fokus pada proyek infrastruktur pada dampak ekonomi seperti kenaikan biaya hidup pembangunan yang disertai peningkatan permintaan pada barang dan jasa lokal. Ini dapat menyebabkan inflasi lokal, dengan harga barang dan jasa mengalami peningkatan mempengaruhi daya beli masyarakat dan inflasi lokal. Pemerintahan lokal dan penyelenggara gereja menyatakan bahwa proyek ini memberikan manfaat jangka panjang, seperti peningkatan fasilitas ibadah dan pengembangan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan pekerjaan.
Pada keadilan sosial dalam konteks tidak diskriminasi dan ketidaksetaraan antar umat beragama menjadi faktor utama pembangunan gereja ini, karena diskriminasi agama dapat menjadi problem sosial kemanusiaan yang dapat menghambat upaya menjalin kerukunan antar umat beragama dan berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, memberikan landasan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan suatu agama dan bukan negara yang memisahkan agama dan negara. Sehingga Indonesia memberikan kebebasan memeluk agama, memberikan ruang yang besar bagi terwujudnya hidup antarumat beragama.
Pembangunan gereja di Papua tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas dimana pendidikan, dialog sosial, dan kegiatan keagamaan berlangsung. Pembangunan ini termasuk contoh dari kompleksitas perencanaan infrastruktur keagamaan dalam konteks masyarakat multicultural dan multietnis di Papua. Dengan dibangunnya gereja diharapkan dapat menyatukan komunitas, membangun kedamaian antar umat beragama, menciptakan kedamaian dan stabilitas di Papua.
