PROGRAM PENYEBARAN GURU HONORER DI WILAYAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR)
Dalam pasal 31 UUD 1945 ayat 1 berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dengan kata lain setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan pada tahap mana pun dalam hidupnya atau pendidikan seumur hidup. Akan tetapi dalam pemenuhan pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya.
Terjaminnya pendidikan yang berkualitas adalah syarat untuk menjadi Negara yang maju. Namun di Indonesia saat ini pendidikan berkualitas belum tersebar di seluruh penjuru negeri. Pendidikan di Indonesia sendiri masih terpusat di pulau Jawa, sehingga daerah-daerah di luar pulau Jawa, terutama daerah yang tertinggal belum merasakan pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya program Pemerintah yang di luncurkan pada bulan Juni 2023 "Indonesia Emas 2045", Pemerintah Luncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. "Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sangat dibutuhkan smart execusion, dan dibutuhkan smart leadership oleh strong leadership, yang berani dan pandai mencari solusi, dan yang punya nyali," tutur Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut. Dan pendidikan yang berkualitas adalah salah satu pondasi untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah berusaha untuk mengirim dan menempatkan guru honorer di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Ini merupakan salah satu rancangan yang sangat bagus dari pemerintah di bidang pendidikan. Peserta didik di daerah 3T (sebenarnya juga di sekolah-sekolah pinggiran kota atau bahkan di kota sendiri) tidak mendapatkan pendidikan yang standar, mulai dari guru, kelas, fasilitas, hingga sumber belajar. Sekolah Dasar hanya punya satu, dua, atau tiga guru, yang salah satunya bahkan merangkap sebagai kepala sekolah.
Namun apakah dengan rencana pemerintah dengan mengirim mengirim dan menempatkan guru honorer di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) pemerataan pendidikan yang berkualitas berhasil dan bisa dinikmati oleh semua warga Negara, yang terjadi di lapangan hampir semua guru honorer yang bertugas di daerah terluar, terdepan, dan terpencil masih jauh dari sejahtera. Banyak dari mereka bergaji rendah, bahkan ada yang tidak digaji sama sekali. Pemerintah pun kesulitan membayar gaji mereka lantaran terbatasnya keuangan daerah. Jangankan di daerah 3T untuk daerah Jakarta saja gaji guru honorer masih sangat miris. Kiky Saputri contohnya, seorang comedian yang terkenal pun mengakui kalau dirinya berhenti menjadi guru honorer dan banting stir mencari profesi lain karena hanya di gaji selama Rp 600.000/bulan. Meskipun bekerja keras, gaji 600 ribu rupiah per bulan tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ungkapnya. Akibatnya dengan minimnya gaji yang diterima para guru honorer para guru tersebut terpaksa bekerja serabutan. Pekerjaan mereka di sekolah pun menjadi berantakan, bagaimana bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas kalau kehidupan gurunya saja tidak sejahtera.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengungkapkan solusi permanen menyelesaikan persoalan guru honorer.
Solusi guru honorer akan diselesaikan dengan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2024. Adapun solusi tersebut merupakan hasil diskusi bersama kementerian terkait lainnya, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Berbagai permasalahan dalam tenaga guru honorer mendorong kami mencari solusi terbaik. Setelah 6 bulan, kami bersama Kemenpan RB, Kemenkeu dan Kemendagri sudah mengerucut terhadap satu solusi. Harapannya jadi solusi permanen yang diimplementasikan di 2024," ujar Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kemenpan RB, Kemenkeu, dan Kemendagri terkait Guru PPPK, Rabu (24/5/2023).
Semoga wacana yang dirancangkan oleh Pemerintah Indonesia bisa berjalan dengan baik, setidaknya lebih memperhatikan kesejahteraan para guru, khususnya guru honorer.
Referensi :
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/03000041/hak-warga-negara-dalam-pasal-31-uud-1945
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/29/guru-honorer-di-daerah-3t-jauh-dari-sejahtera
