Ikut Rapat itu Capek, Apalagi Bahas Duit Besar yang Bisa Adu Jotos

" Bang, kamu nyalon jadi kandidat ya, tempat kita perlu orang yang punya kepedulian kepada masyarakatnya!," kata tetangga yang aktif di organisasi.

"Maaf, Pak. Bukan saya mau menolak, sebenarnya ini suatu kehormatan untuk saya. Tapi, karakter saya ga suka ada dalam organisasi. Bertele-tele, ga praktis dan kadang bikin cape ati," jawabnya saat menjelaskan penolakan untuk menjadi calon. 

Bergabung dengan masuk dalam sebuah organisasi, memang bagi sebagian orang dianggap pekerjaan yang tidak mudah. Aturan dan tata tertib yang perlu diingat ketika ingin bergabung, selain itu juga memerlukan waktu tertentu harus diluangkan untuk hadir dalam rapat atau pertemuan yang sering tidak terduga. 

Karena tidak mau direpotkan oleh hal yang seperti itu, maka membuat sebagian orang enggan terikat dengan aturan formalitas. Bagi sebagian orang lagi, tentu bukan sesuatu yang menyusahkan bagi dirinya, sehingga setuju untuk menjadi bagian dalam organisasi. Jadi, semuanya tergantung masing-masing individu saja.

Dalam rapat dan pertemuan yang membahas suatu pokok pembahasan. Rapat yang paling rame secara umum adalah membahas tentang uang, usulan dan keinginan kemana uang tersebut akan berlabuh memang bukan sesuatu yang mudah dilakukan, apalagi jika nilainya sangat besar, tentu perlu sikap kehati-hatian dalam memberikan keputusan sebagai usulan. Jika salah memutuskan, bukan suatu hal yang tidak mungkin uang tersebut menjadi sia sia. Dalam peristiwa tertentu, bisa jadi membuat seseorang menjadi tersangka.

Pembahasan APBD DKI Jakarta untuk tahun 2019 bisa menjadi salah satu contohnya. Ketika sedang berlangsung pertemuan dari seluruh fraksi partai dengan SKPD Pemprov DKI. Dimana saat berlangsung Pembahasan APBD DKI 2019 di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI berakhir ricuh, Senin (26/11/2018) sore.

Kericuhan yang nyaris berujung adu jotos itu terjadi saat rapat Banggar bersama SKPD Pemprov DKI memasuki pembahasan anggaran Komisi D.

Awalnya, rapat yang dihadiri semua pimpinan DPRD DKI itu berlangsung normal, namun entah kenapa tiba-tiba saja Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat Ferrial Sofyan marah. Kemarahan Ferrial ditunjukan dengan menggebrak meja pimpinan dengan cukup keras.

Peristiwa ini tentu mengagetkan banyak anggota Dewan terhormat yang hadir saat itu. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang memimpin rapat juga kaget, sehingga mengingatkan Ferrial agar menjaga sikap dan etika ketika sidang berlangsung.

Mungkin karena cape atau kesal atau juga ada hal lain yang menganjal dalam hatinya.  Ferrial ternyata malah tak terima ditegur Prasetio. Keributan pun berlangsung. Baik Ferrial maupun Prasetio sama-sama meninggikan suara.

Ditemui oleh media berita yang melihat kejadian tersebut setelah selesai rapat, Prasetio mengungkapkan rasa tersinggungnya atas sikap yang di tunjukkan Ferrial saat berlangsung rapat pembahasan anggaran.

Pras menilai, seorang wakil rakyat sangat tidak elok menunjukan perilaku yang menurutnya tidak terhormat dan tidak bisa menjaga etika.

Beberapa rekan DPRD saat ditanyai oleh media berita tentang alasan kejadian yang terjadi, sebagian besar mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab Ferrial marah dan menggebrak meja saat pembahasan anggaran tersebut.

Namun keributan yang terjadi saat itu berawal dalam pembahasan tentang APBD DKI Jakarta 2019, dimana ditemukan nilai yang membengkak dari rencana semula menjadi 16 Triliun, sehingga harus memangkas program maupun anggaran akibat keterbatasan APBD.  Rapat pembahasan itu sendiri di tunda dan akan di lanjutkan keesokan harinya.

Kabar tentang pembahasan APBD 2019 yang hampir berakhir adu Jotos, mungkin menjadi lebih menarik untuk sebagian orang, daripada tujuan utama pembahasan yang sedang berlangsung.

Uang yang berjumlah besar yang menjadi sumber defisit anggaran APBD DKI Jakarta tahun 2019, perlu disikapi dengan ketenangan untuk membuat keputusan, sebab dari angka 16 triliun tersebut pastikan akan membuat beberapa rencana yang sudah di buat akan mengalami pemotongan dan pemangkasan.

Dalam perencanaan anggaran yang berakhir defisit, barangkali biasa terjadi di beberapa wilayah karena alasan tertentu. Namun yang perlu dicermati sebagai badan pengawas seperti DPRD DKI Jakarta dan juga pelaksana Pemprov atas defisit anggaran 16 triliun tersebut, tentu tidak perlu ditanggapi secara emosional juga. Masyarakat tidak akan melihat keributan yang terjadi sebagai bentuk apapun, jika APBD tersebut masih belum beres dan tidak memberikan manfaat langsung.

Sumber