Andi Ungkap Sosok Ini yang Membuat Demokrat Bermain Dua Kaki

Bergabung menjadi koalisi bersama kubu Prabowo, ternyata tidak membuat partai Demokrat terlalu memusingkan tentang banyak hal untuk menyambut pileg dan pilpres 2019 nanti. Sebelumnya sudah kita tahu, dimana AHY tidak berhasil di usung dalam Cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto, namun atas perintah Ketua Umum SBY, hal tersebut disikapi dengan sejumlah keputusan kepada kader dan simpatisan partai Demokrat.

(Sumber Cnnindonesia.com)

Wakil Sekretaris Jenderal partai Demokrat, Andi Arief menjelaskan sesuatu keanehan jika partai politik menghadapi pilpres dan pileg 2019 nanti tidak bermain dua kaki. Sebab dalam hal ini partai politik dihadapkan pada dua pemilihan serentak, yaitu pileg dan pilpres.

Andi yang mengakui partai Demokrat bermain dua kaki, justru atas perintah Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono.

Anggapan sejumlah pengamat yang sebelumnya menyebutkan tentang partai Demokrat bermain dua kaki dalam pemilu 2019, hal ini karena kadernya di beberapa daerah sudah menyatakan secara langsung kepada media menetapkan dukungan untuk pasangan nomor urut satu, yakni Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Sikap kader yang sebelumnya kita tahu sudah melakukan dukungan untuk Jokowi, seperti dilakukan Ketua DPR Demokrat Papua Lukas Enembe, Ketua Demokrat Jawa Timur Soekarwo, dan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Deddy Mizwar. Hal tersebut tentu berlawanan arah politik jika menyadari partai Demokrat yang ikut dengan koalisi kubu Prabowo.

Sementara itu juga, keputusan dari DPP dan elite partai politik Demokrat tampaknya tidak memberikan sanksi apapun setelah beberapa kader dan pengurusan di wilayah menyatakan dukungannya untuk pasangan Jokowi. Menanggapi sikap perbedaan pilihan atas dukungan Capres 2019 nanti, dikabarkan juga, pimpinan memberikan pengecualian atau dispensasi atas perbedaan tersebut.

Menyimak dan memperhatikan dari pernyataan yang disampaikan Andi Arief dalam memberikan tanggapan pengamat, bahwa partai Demokrat bermain dua kaki cukup beralasan. Sebab selain pemilihan presiden, Ketua Umum SBY juga perlu memperhatikan perolehan suara konstituen yang akan di peroleh calon legislatif partai Demokrat. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak diberikan sanksi karena masih memberikan manfaat kepada partai.