Solusi konkret yang saya usulkan : (dengan asumsi harga BBM benar-benar naik dan program BLT atau semacamnya kembali dijadikan sebagai program kompensatif atas kenaikan BBM)
1. Negara membuat sebuah standar tentang "kepantasan penerima BLT"
2. Standar tersebut disosialisasikan secara terstruktur, sistematis dan masif (terima kasih kepada para pihak yang "menemukan" dan telah mengajari kami frase tersebut)
3. Penetapan hukuman konkret kepada para pelaksana di segala jenjang. Misal : Seorang kepala dusun atau kepala lingkungan akan mendapat hukuman konkret (bisa berupa pencopotan) jika di dusun atau lingkungannya terdapat pemutarbalikan data tentang kepantasan penerima BLT. Seorang kepala desa atau lurah juga akan mendapat hukuman serupa (bisa berupa pencopotan) jika di desa atau kelurahannya terdapat penyalahan (bukan kesalahan yang tidak disengaja) data penerima BLT. Seorang camat, kemudian bupati / walikota dan bahkan gubernurpun terancam mendapat hukuman sama jika di wilayahnya terdapat pelanggaran semacam itu. Dengan begitu, "pemerintah di segala jenjang" dipaksa untuk menyalurkan BLT dengan maksimal mulai dari pemilihan calon penerima yang dibuat secara obyektif.
4. Keberanian pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat) untuk mengeksekusi hukuman yang telah diancamkan pada poin ketiga.
5. Pemerintah pusat (presiden dan jajarannya) harus punya itikad baik untuk benar-benar mengawasi kebenaran penyaluran ini.
Rasanya (bukan karena saya pendukung Jokowi), pemerintah mendatang, yang dimotori oleh Bapak Joko Widodo, punya rekam jejak sangat baik untuk melaksanakan poin-poin di atas (terutama poin 3, 4 dan 5) karena telah terbukti berkenan blusukan untuk mengecek langsung tanpa pemberitahuan (sidak) dan punya rekam jejak sangat baik pula dalam hal "copot-mencopot" orang-orang yang tidak benar dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas.
Kesimpulan saya, sebenarnya kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang wajar, apalagi subsidi BBM secara faktual-matematis sangat membebani APBN kita. Asal, ada program kompensatif yang mengiringinya, dan yang jauh lebih penting, terdapat keseriusan yang nyata dari pemerintah untuk mengawalnya.
Sejauh ini, saya masih percaya kepada Jokowi dalam hal ini. Jika tidak, sayapun akan berbalik arah untuk ikut berteriak mengkritisinya. Well, bukan berbalik arah mendukung Prabowo, lho.....
Salam Kompasiana
