Mohon tunggu...
Hamdani
Hamdani Mohon Tunggu... Konsultan - Sang Musafir - Mencari Tempat untuk Selalu Belajar dan Mengabdi

Kilometer Nol

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Percepatan versus Perubahan

13 Juni 2023   16:53 Diperbarui: 13 Juni 2023   16:57 153
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dua buah kata yang saat ini sedang dipertentangkan untuk kepentingan elektabilitas kubu Bacapres RI menuju Pilpres 2024. 

Mereka adalah pasangan calon yang bakal meramaikan bursa kepemimpinan nasional gencar menggulirkan wacana program kedepan melalui kata kunci "percepatan" dan "perubahan".

Konon dua buah kata tersebut telah diklaim sebagai tagline masing-masing kubu yakni kubu Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan dari koalisi perubahan.

Kata percepatan dan perubahan keduanya memiliki makna positif. Kata-kata tersebut mencirikan tindakan aktif dalam melakukan sesuatu. Dalam hal menawarkan gagasan menjadi Indonesia yang lebih maju.

Tidak jauh berbeda dengan tagline 'Indonesia Hebat' yang sebelumnya digaungkan. Tentu diharapkan negara ini benar-benar menjadi hebat. Meskipun indikator hebat itu tidak jelas wujudnya.

Adalah koalisi perubahan yang menawarkan gagasan perubahan untuk Indonesia. Gabungan partai politik yang mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden menilai, perjalanan Indonesia selama satu dasawarsa terakhir telah melenceng dan karena itu perlu diluruskan.

Pembangunan Indonesia mengalami pergeseran dari dasar tujuan bernegara yaitu memakmurkan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum dengan berasaskan keadilan.

Kubu Anies Rasyid Baswedan bahkan terang-terangan menyebut pemerintah saat ini tidak lagi pro pada keadilan dan pemerataan atau istilah keadilan sosial. Penguasa lebih mengutamakan kepentingan asing daripada kepentingan bangsa dan anak bangsa sendiri. 

Begitu pula dalam konteks pembangunan infrastruktur, Pemerintah tidak menyandarkan pembangunan pada hasil analisis yang kuat, baik analisis lingkungan, ekonomi, sosial, dan kebutuhan. Semuanya dilakukan hanya berdasarkan keinginan pemodal dan pemegang kekuasaan.

Akibatnya, negara semakin memperlihatkan ketimpangan yang besar antara kepentingan rakyat dengan keinginan pemodal (oligarki). Seakan-akan kedaulatan tidak lagi berada ditangan rakyat tetapi menjadi kedaulatan istana.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun