Bekerjalah untuk rakyat
Bagi rakyat Indonesia yang telah memilih dan memberikan suara mereka pada pileg dan pilpres 2019 dua bulan lalu, tidak ingin dipusingkan dengan keributan partai politik dalam memperebutkan kekuasaan.
Walaupun sebagian besar rakyat Indonesia yang menjadi salah satu pendukung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden mengalami kekecewaan atas putusan MK yang telah memenangkan paslon lain, namun bagi mereka tetap saja menginginkan Presiden RI bekerja secara baik untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia.
Apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami masalah keuangan negara. Dengan jumlah utang yang terus meningkat setiap tahunnnya sangat berisiko terhadap masa depan negara ini. Kita tidak ingin Indonesia mengalami kondisi seperti yang dialami oleh Yunani. Negara tersebut dilanda krisis disebabkan utang yang menggunung dan gagal bayar.
Walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakinkan bangsa Indonesia bahwa pemerintah akan mengelola utang secara prudent (hati-hati). Namun tetap saja yang namanya utang bukanlah dana gratisan. Sudah menjadi rahasia umum "tidak ada makan siang gratis".
Selain mengurangi dan menurunkan nilai utang negara. Pemerintah juga diharapkan dapat mengatasi persoalan lapangan kerja dan pengangguran. Kondisi hari ini tingkat pengangguran terbuka terus meningkat hingga 7 persen secara nasional bahkan di Aceh hingga 11 persen. Ini kondisi yang sangat mengkuatirkan ditengah-tengah pasar bebas.
Pembukaan lapangan kerja baru menjadi mutlak dilakukan oleh penguasa bila mereka benar-benar pro pada penderitaan rakyat. Data ketenaga-kerjaan menunjukkan jumlah pengangguran lulusan SMA/SMK mencapai 60 persen lebih dari total angkatan kerja yang siap bekerja. Ini berarti ada masalah dengan ketersediaan lapangan kerja untuk level pelaksana.
Salah satu kunci untuk mengatasi tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi 5,0 persen ternyata tidak cukup bagi Indonesia untuk menyerap tenaga dan meningkatkan pendapatan penduduk. Jika tahun ini pemerintah tak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6 persen maka tingkat kesejahteraan rakyat semakin menurun.
Ditambah lagi dengan ketimpangan yang ada masih sangat melebar, gini rasio kita masih tinggi, pada tahun 2018 tercatat 0,385. Ini artinya pertumbuhan yang ada masih dinikmati hanya oleh sekelompok kecil rakyat Indonesia. Belum terjadi pemerataan kesejahteraan.
Pada sektor pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia juga masih tertinggal di bawah Singapura dan Malaysia bila dibandingkan secara regional ASEAN. Padahal jumlah penduduk Indonesia nomor 4 terbesar dunia setelah India. Problematika pendidikan begitu kompleks terutama kemampuan akses.
Semoga pemerintah mampu bekerja untuk rakyatnya.(*)
