Persoalan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya atau yang disebut stunting kian menjadi perhatian serius pemerintah Aceh.
Saat ini jumlah kasus prevalensi stunting di provinsi ujung barat Sumatera itu berada pada posisi ketiga terbesar di Indonesia setelah NTT dan Sulbar dengan 37,3% pada 2018 sedangkan rata-rata nasional hanya 30,8%. Namun standar WHO hanya pada batas toleransi 20%.
Namun begitu Pemerintah Aceh telah mampu menurunkan prevalensi stunting dari 41,5% di 2013 menjadi 37,3% pada 2018. Itu artinya Pemerintah Aceh menyelamatkan 18 ribu balita dari stunting.
Meski demikian, Aceh tetap harus bekerja keras karena saat ini berada di peringkat ketiga prevalensi stunting tertinggi di Indonesia.
Pemerintah Aceh telah mendeklarasikan 'Geunting' atau 'Gerakan Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting' di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Minggu (3/3) lalu. 'Geunting' merupakan gerakan khusus di Aceh dengan misi untuk pengentasan stunting.
Menurut hasil penelitian Ramadhan at al (2018) dengan memggunakan metode survei yang dilakukan pada bayi di bawah lima tahun tentang determinasi penyebab stunting di Privinsi Aceh ditemukan bahwa penyebab utama adalah karena faktor ASI eksklusif.
Tetapi sunting dapat pula disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Bahkan mengkonsumsi garam yang tidak beriodium pun dapat menyebabkan stunting.
Provinsi Aceh yang dikenal sebagai daerah yang memiliki garis pantai yang panjang namun untuk saat ini kebutuhan garam dosmestik masih mendatangkan garam dari Madura dan garam yodium yang telah diproses dari Medan Sumatera Utara (Sumut).
Untuk kebutuhan garam lokal, Aceh masih mengandalkan hasil garam rakyat yang pada umumnya belum beriodium. Garam rakyat yang dihasilkan dengan cara merebus air tua atau memasak langsung air laut.
Hanya beberapa tahun belakangan ini saja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh mulai memperkenalkan teknologi baru bagi petani garam yaitu lahan terintegrasi, sistim tunnel, dan perpaduan keduanya.
Namun berbeda halnya dengan Kabupaten Bireun, di Kecamatan Jangka, tepatnya di Gampong (desa) Tanoh Anoe justru ada seorang penguasa garam yang sangat peduli pada kebutuhan garam bagi masyarakat Aceh dan membantu pemerintah dalam menurunkan stunting di Aceh.
