Rapat anggota Ikatan Sarjana Ilmu Ekonomi (ISEI) cabang Banda Aceh tahun 2019 yang diadakan di Auditorium Kantor Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rabu (20/2/2019). Pelaksanaan kegiatan ini bersamaan dengan pemilihan pengurus baru periode tahun 2019.
Selain agenda pemilihan Ketua ISEI Cabang Banda Aceh yang memang merupakan agenda utama suksesi, acara ini juga diisi dengan bincang ekonomi atau diskusi ekonomi bersama ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK), Prof.Dr. Raja Masbar, M.Sc.
Topik bincang ekonomi yang diangkat pada pertemuan krusial ini bertema "Optimalisasi Potensi Ekonomi Aceh sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan." Alasan dimunculkannya tema ini karena melihat fakta dan realitas Aceh terkini yang masih tinggi angka kemiskinan padahal disisi lain Aceh memiliki anggaran yang besar.
Dalam paparannya Raja Masbar menjelaskan bahwa dirinya hanya sebagai dosen dan peneliti. Selama ini ia mengaku telah banyak melakukan riset berdasarkan data rill tentang kemiskinan di Provinsi Aceh. Dan hasilnya selalu diseminarkan.
Sebagai peneliti, Raja Masbar hanya dapat menampilkan realitas kemiskinan dengan pendekatan ekonomi ilmiah, dan dirinya mengaku tidak mampu memberikan solusi atas masalah tersebut. Sehingga ia pun bertanya apa solusi yang ditawarkan untuk pengentasan kemiskinan kepada para peserta yang semuanya adalah sarjana ekonomi.
Menurut Guru Besar Universitas Syiah Kuala tersebut, kemiskinan memang sudah sangat melekat dengan kehidupan masyarakat bukan hanya di Aceh tetapi juga di Indonesia bahkan belahan dunia lainnya. Keadaan kemiskinan muncul karena berbagai persoalan yang mendera.
Lalu ia menguraikan bagaimana setiap periode atau orde kepemimpinan Presiden Indonesia mulai orde lama, orde baru, sampai orde reformasi. Sejak Presiden Soeharto, sampai Joko Widodo berupaya mengatasi kemiskinan. Dan ternyata tingkat kemiskinan selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu.
Setiap era pasti memiliki program dan strategi dalam mengentaskan kemiskinan, misalnya program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), sampai era sekarang dengan program-program pro pemberantasan kemiskinan.
Namun yang menjadi kontradiksi adalah mengapa Provinsi Aceh yang memiliki anggaran besar namun tingkat kemiskinan juga tinggi? Maka inilah tugas para ekonom untuk menjawab permasalahan tersebut. Kemudian merekomendasikan kebijakan kepada pemerintah untuk dijalankan.
"para ekonom harus dapat memberikan jawaban atas masalah ini dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah terkait kebijakan yang harus dijalankan." Kata Raja Masbar.
Dari hasil penelitian tingkat kemiskinan di Aceh masih didominasi oleh masyarakat desa yang bekerja disektor pertanian. Hampir semua masyarakat desa di kabupaten/kota di Aceh mengalami kemiskinan. Dan tingkat keparahan yang juga meningkat.
