Arah pembangunan Indonesia sejak tahun 2018 menuju pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) sampai tahun-tahun mendatang. Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015 lalu, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang disepakati sebagai konsep pembangunan global.
Keberhasilan Indonesia dalam mencapai SDGs sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu percepatan, pembiayaan dan inklusi yang harus menjadi prioritas untuk tahun 2018 dan selanjutnya. Sebagai negara terbesar di dunia Indonesia diharapkan menjadi model bagi negara-negara lainnya dalam implementasi SDGs.
Dengan populasi penduduk mendekati 300 juta jiwa, Indonesia memiliki tantangan yang sangat unik terutama dalam menyediakan semua bentuk kebutuhan mereka. Bukan hanya tantangan pada bidang pangan, namun juga kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, kesetaraan sosial, ketimpangan kesejahteraan, dan masalah-masalah lingkungan.
Luasnya batas geografis atau wilayah negara Indonesia, secara keamanan relatif cukup terjaga meskipun banyak juga terjadi kasus-kasus kriminal dan ilegal dalam wilayah laut, darat dan udara yang harus menjadi perhatian pemerintah. Kejahatan di laut misalnya pencurian ikan (illegal fishing), perdagangan narkoba lewat jalur laut, perdagangan manusia (human traficking), dan lain sebagainya.
Berbagai problem yang cukup serius dalam ruang lingkup pembangunan Indonesia harus diintegrasikan dalam resolusi SDGs. Sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat dihadirkan.
Penyelesaian masalah-masalah diatas tentu saja tidak dapat dipandang remeh, apalagi ditengah isu ekonomi global yang penuh ketidakpastian, isu politik dalam negeri yang memanas menjelang pemilu, dan korupsi yang merajalela. Ditambah isu kerusakan lingkungan hidup yang sudah pada taraf destructive massive.
Lalu bagaimana pemerintah Indonesia mampu dan dapat menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dan mencapai target pembangunan berkelanjutan? Untuk itu maka diperlukan berbagai sumber daya. Indonesia membutuhkan begitu banyak anggaran sebagai sumber daya utama dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai tantangannya.
Selain anggaran negara yang tersedia cukup. Hal lain yang juga menjadi key factor dalam mencapai keberhasilan SDGs adalah tata kelola yang baik (good governance). Dengan menekankan pada aspek sumber daya manusia (human resources) yang andal, jujur, dan berdaya saing tinggi.
Kita mengakui jika saat ini sumber daya manusia (SDM) Indonesia dari sisi kapasitas kompetensi kerja mulai ada perbaikan yang cukup bagus. Para PNS/ASN (aparatur sipil negara) yang menjadi andalan pemerintah atau ujung tombak pelaksanaan program-program SDGs tingkat keahliannya semakin meningkat.
Namun secara sistemik tata kelola kepemerintahan masih memburuk. Bukan karena tidak memiliki aturan dan standar prosedur, dan sistem teknologi namun justru tingkat loyalitas PNS/ASN yang rendah.
Ada berbagai faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya loyalitas PNS/ASN terhadap pekerjaan dan masyarakat yang dilayaninya. Diantaranya adalah kompensasi yang diterima PNS/ASN tidak sebanding dengan beban kerja yang harus ia laksanakan. Intinya kesejahteraan mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah (khususnya PNS) golongan rendah.
