Mohon tunggu...
Hamdani
Hamdani Mohon Tunggu... Konsultan - Sang Musafir - Mencari Tempat untuk Selalu Belajar dan Mengabdi

Kilometer Nol

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

10 Prioritas Nasional untuk "Making Indonesia 4.0"

19 November 2018   21:59 Diperbarui: 19 November 2018   22:15 1999
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Revolusi industri generasi keempat atau lebih dikenal dengan era digitalisasi 4.0 tidak dapat dihindari. Perubahan lingkungan eksternal telah memberi dampak bagi industri manufaktur berbagai negara, tak terkecuali dengan Indonesia.

Namun Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis global tersebut dengan menyiapkan program strategis. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto telah mensosialisasikan 10 langkah menjadikan Indonesia siap memasuki Revolusi Industri 4.0.

Perbaikan alur aliran material
Kekuatan industri manufaktur terutama dengan negara penghasil barang-barang industri berteknologi tinggi adalah ketersediaan bahan baku (raw material). Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam tentu memiliki keunggulan sebagai negara penyedia bahan baku yang cukup.

Menyadari keunggulan tersebut, Indonesia perlu menata kembali alur distribusi bahan baku yang dimiliki. Era revolusi industri 4.0 harus menjadikan Indonesia dapat mengatur tata kelola material dari hulu sampai hilir.

Mendesain ulang zona industri
Struktur industri Indonesia telah banyak berubah, apalagi paska berakhirnya episode minyak dan gas. Dulu Indonesia pernah menjadi negara paling tinggi ekspor minyak. Kini era industri perminyakan Indonesia telah mengalami perubahan.

Sebelumnya beberapa daerah di Indonesia menjadi penghasil minyak dan gas. Seperti halnya Aceh dengan Exxon Mobile dan PT Arun LNG. Namun sekarang masa itu telah berakhir. Begitu pula dengan daerah lain. Sehingga pemerintah perlu memeta ulang industri nasionalnya dengan melihat keunggulan industri kawasan.

Akomodasi standar sustainability
Indonesia akan menerapkan seluruh standar industri yang berkelanjutan. Pembangunan industri manufaktur nasional mengedepankan prinsip kesinambungan. Sehingga industri yang dibangun akan memberikan manfaat jangka panjang. Bahkan termasuk didalamnya adalah mempertimbangkan penerapan sistim-sistim baru yang bersifat kebutuhan masa depan. Misalnya penggunaan standar energi terbarukan, bio kimia dan lain sebagainya.

Pemberdayaan UMKM
Ekonomi global sebetulnya akan bergerak ke sektor UMKM. Era korporasi telah berakhir, kini saatnya negara-negara di dunia mengandalkan potensi UMKM sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi nasional mereka, termasuk Indonesia.

Namun yang perlu diubah dalam rangka mencapai hasil maksimal dalam era revolusi industri 4.0 adalah bagaimana menjadikan UMKM sebagai pelaku e-commerce yang dapat menjangkau pasar secara lebih luas dan tanpa batas.

Untuk mencapai visi itu, kuncinya adalah mendorong UMKM Indonesia menerapkan digitalisasi bisnisnya secepat mungkin. Bergerak lebih cepat dengan UMKM negara lain dalam memanfaatkan IoT (internet of thing) untuk menguasai pasar global.

Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia memfasilitasi UMKM dengan e-commerce gratis. Ditargetkan sebanyak 2,7 juta UMKM dapat mengakses program ini.

Membangun infrastruktur digital nasional
Ciri khas era revolusi industri 4.0 adalah pemanfaatan teknologi internet sebagai motor penggerak industri. Bisnis otomasi menjadi kunci daya saing. Era ini tidak lagi bicara tentang sumber daya manusia namun sudah bergeser kearah tenaga manusia digantikan oleh tenaga robot pintar.

Bahkan banyak kegiatan manusia yang dapat diselesaikan hanya dengan sekali klik walaupun dari jarak jauh. Penggunaan aplikasi sesuai kebutuhan sudah diciptakan oleh para pengembang. Masyarakat hanya perlu menginstal saja melalui appstore atau melalui penyedia lainnya.

Oleh karena itu aktivitas kunci yang dilakukan oleh pemerintah adalah mempercepat penyesuaian perkembangan teknologi informasi dengan tingkat kebutuhan industri. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan oleh Indonesia adalah sesegera mungkin melakukan penyediaan internet berkecepatan tinggi, dari 4G ke 5G.

Menarik investasi asing
Percepatan industri 4.0 akan terlaksana secara baik dan mencapai target sesuai rencana jika ketersediaan anggaran yang cukup. Indonesia tentu membutuhkan lebih banyak suntikan dana segar untuk mewujudkan segala programnya. Salah satu sumber yang sangat diharapkan adalah dari investasi asing.

Peningkatan kualitas SDM
Perubahan kunci selalu diawali dengan sumber daya manusia. Ini ranahnya dunia pendidikan dan perguruan tinggi. Pemerintah Indonesia akan mendorong terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Oleh karena itu pemerintah Jokowi-Jk mendorong agar kurikulum perguruan tinggi harus match dengan industri. Pendidikan vokasi perlu diperbanyak. Sehingg lulusan perguruan tinggi dapat diserap oleh perusahaan.

Pembentukan ekosistem inovasi
Pemerintah akan mengembangkan cetak biru pusat inovasi nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi dan mengoptimalkan regulasi terkait, termasuk di antaranya yaitu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan insentif fiskal untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor diantara pelaku usaha swasta atau BUMN dengan universitas.

Menerapkan insentif investasi teknologi
Pemerintah memperkenalkan tax exemption/ subsidi bagi pelaku industri yang mau melakukan investasi dibidang teknologi. seperti subsidi, potongan pajak perusahaan, dan pengecualian bea pajak impor bagi perusahaan yang berkomitmen menerapkan teknologi industri 4.0.

Harmonisasi aturan dan kebijakan
Selain akan menyediakan pendanaan bagi investor yang mau menerapkan teknologi berbasis 4.0. Pemerintah juga akab melakukan penyesuaian berbagai aturan dan kebijakan baik yang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan juga pada tingkat pemerintah propinsi dan daerah.

Harmonisasi aturan dan kebijakan ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih peraturan apalagi saling bertabrakan. Dengan strategi ini maka akan tercipta kepastian hukum bagi pelaku industri.

Dan yang paling penting adalah penegakan hukum bagi pelaku korupsi dan menindak kepala daerah yang membandel dengan kebijakan nasional, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang berlaku, mengingat ini adalah era otonomi daerah.(*)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun