Diskusi Ekonomi, Politik, Dolar yang Menguat sebagai Pengantar Kopi Pagi

Namun apapun cerita dan drama yang dibangun oleh beberapa kalangan yang memiliki kapasitas dibidang ekonomi. Saya sebagai rakyat biasa dan awam terhadap ilmu ekonomi (makro, moneter, dan kebijakan publik, mikro,) tidak memahami apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan perekonomian kita. 

Jika rakyat mendengar penilaian politisi yang memahami ekonomi mengatakan bahwa yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah, seolah-olah ekonomi Indonesia baik-baik saja keliru. Politisi menuding pemerintah tidak terbuka dalam hal ini. Kondisi yang sebenarnya adalah ekonomi nasional sedang sakit parah. 

Ntahlah, saya sebagai orang awam hanya tahu bahwa nilai tukar rupiah yang sudah mencapai 15000/USD tersebut sungguh mengkuatirkan. Maklum, kita pernah merasakan kondisi sulit dan getirnya ekonomi tahun 1998. Dimana waktu itu harga-harga pangan melonjak naik beratus kali lipat, bunga bank merangkak tinggi yang membuat nilai kredit (pinjaman) saya di bank menjadi gemuk. Dan sangat berharap semoga peristiwa itu tidak terulang kembali. 

Disisi lain, carut marutnya suasana sosial masyarakat Indonesia akibat kagaduhan politik yang selalu memanas, telah menambah kepanikan tersendiri ditengah-tengah masyarakat. Dampak ini kemudian menjadi suasana tidak kondusif dalam konteks sosial ekonomi. 

Perdebatan tanpa makna yang sering terjadi antar kubu dalam kontestasi pemilihan presiden oleh peserta pemilu, lagi-lagi telah membuktikan kepada masyarakat awam bahwa baik pemerintah, partai politik, dan kelompok pemburu kekuasaan lainnya, mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. 

Pemerintah yang saat ini sedang berkuasa asik dengan pencitraan dirinya, sibuk mengadakan safari politik kesana kemari. Kegiatan gerilya politik 2019 lebih kental terasa daripada mengatasi rupiah yang sedang babak belur. Bahkan pemerintah meminta kepada masyarakat untuk tidak panik karena nilai tukar rupiah masih normal. 

Disebelahnya, kubu opisisi juga yang sedang berjuang keras untuk mampu meraih kekuasaan di pilpres tahun depan, tak henti-hentinya "menyerang" lawan politiknya dengan berbagai isu ekonomi, hukum, dan kepemilikan asing atas aset-aset nasional. 

Berbagai kelemahan pemerintah dikritisi oleh kubu oposisi. Mereka konsisten menyuarakan pemerintahan tahun depan harus berubah dan lebih baik dari yang ada saat ini. Tentu saja yang mereka maksud adalah Jokowi cukup satu periode. 

Lalu kubu penguasa juga tidak tinggal diam. Sampai-sampai seorang Luhut Binsar Panjaitan (LBP) pun mulai turun gunung. Seperi dalam sebuah wawancara di KompasTV beberapa hari yang lalu. LBP mengatakan bahwa persoalan ekonomi Indonesia saat ini adalah masalah tidak efesien. Begitu kata LBP ketika menjelaskan kepada koleganya politisi dari PAN, Gerindra, dan peneliti LIPI yang hadir sebagai narasumber juga bersama LBP.

Sehingga respon pemerintah terhadap gejolak nilai rupiah saat ini adalah membenahi tatakelola dan kebijakan agar ekonomi Indonesia menjadi lebih efesien. Termasuklah didalamnya soal energi, eskpor, impor, dan pengembangan industri wisata. Tujuannya adalah bagaimana memperbaiki defisit transaksi berjalan, memperbaiki neraca perdagangan. Sehingga menciptakan devisa. 

Bahkan untuk tahun depan LBP telah menghitung, Indonesia akan mampu menghemat milyaran dollar anggaran jika rencana pembatasan ribuan item impor Indonesia terutama barang-barang kebutuhan masyarakat banyak. Dan dengan menggenjot industri wisata, maka akan banyak devisa yang masuk dari para turis asing yang datang.