Kompas, Penduduk Desa Bisa Semakin Miskin

Inflasi di perdesaaan melampaui inflasi nasional, yang terutama disebabkan kenaikan harga bahan pangan. Padahal dari 25,95 juta penduduk miskin, sebanyak 15,81 juta orang berada di desa.

Tanpa perlu melibatkan diri pada polemik jumlah orang miskin di Indonesia yang diklaim oleh beberapa pihak. Apakah naik dua kali lipat atau apakah turun dua kali lipat. 

Yang jelas tingkat kemisikinan di Indonesia selalu dapat dilihat secara nyata. Tidak memerlukan data dengan sajian grafik yang sangat indah untuk menggambarkan bagaimana kondisi kemiskinan di negeri yang kaya sumber daya alam ini.

Untuk membuktikan kemiskinan apakah nyata atau semu di Indonesia. Anda tidak perlu bersusah payah. Cukup Anda masuk ke sebuah perkambungan dan buka mata, maka Anda tinggal mengumpulkan data berapa banyak jumlah orang miskin yang ingin dicatat.

Fenomena orang miskin dan kemiskinan sepertinya sudah menjadi lumrah. Para pemimpin pun terlanjur menganggap itu adalah hal biasa. Celakanya, ada pemimpin yang mengatakan bahwa kemiskinan memang tidak akan ada habisnya. 

Artinya kemiskinan memang sulit dihilangkan. Sehingga berbagai upaya apapun dilakukan, kemiskinan tidak bisa terpisahkan dengan Indonesia. Maka tidak salah jika tuduhan para pengamat, memang kemiskinan itu untuk dipelihara. Sebagai komoditas politik para politisi dan penguasa.

Menelaah sajian Kompas cetak pada edisi Kamis (2/8/2018) tentang tingkat kemiskinan di perdesaan yang disebabkan oleh faktor makro ekonomi. Menggunakan data bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan. 

Terserah bagaimana metodologi suvey maupun riset yang dilakukan oleh para peneliti di BPS. Yang pasti sebagai rakyat Indonesia kita patut bertanya pada diri sendiri. Mengapa kemiskinan selalu terkosentrasi di perdesaan?

Padahal saat ini berdasarkan Undang-undang Desa, pemerintahan desa diakui sebagai daerah otonom desa yang dapat mengelola kekayaan alam didesa. 

Melalui pelimpahan kekuasaan, pemerintah desa dapat mengatur pemerintahan sendiri sesuai visi dan misi masyarakatnya. Selain itu pemerintah desa juga mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN sebagai wujud azas redistribusi ekonomi dari negara.

Maksud yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tidak mungkin kemiskinan di desa terjadi begitu kultural tanpa adanya penyebab secara subtansial. Bisa saja penyebab itu terjadi dalam wujud salah pengelolaan dana desa. 

Bisa juga penyebab subtansial itu dalam bentuk penyelewengan anggaran desa. Tetapi jika penyebabnya karena inflasi yang meninggi di tingkat perdesaan, maka lagi-lagi pertanyaan besar patut diajukan.

Mari kita lihat data yang dipublikasikan oleh BPS yang dirilis Rabu (1/8/2018), inflasi pada Juli 2018 sebesar 0,28 persen. Inflasi terutama akibat kenaikan harga kelompok makanan dan biaya pendidikan. Inflasi bahan makanan sebesar 0,86 persen, sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga 0,83 persen.

Ternyata bahan makanan masih berkontribusi besar terhadap inflasi di desa. Padahal desa adalah sebagai produsen pangan. Namun justeru inflasi tinggi terhadap pangan terjadi di desa. Ada apa? Apakah petani sudah berhenti produksi? Atau apakah petani sudah meningkat pendapatannya? Sehingga daya belinya sudah tinggi? 

Terhadap pertanyaan dua dan tiga ternyata data BPS per Agustus 2018 memaparkan Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional juga mengalami penurunan yang berada pada angka 101,66 atau menurun sebesar 0,37 persen disbanding periode sebelumnya.

Secara nasional NTP di perdesaan hanya tumbuh 1,82 persen, dari 100,31 pada semester I-2017 menjadi 102,14 pada semester I-2018. Adapun upah riil buruh tani hanya meningkat 0,93 persen.

Sedangkan inflasi bahan pangan meningkat sangat signifikan yaitu dari 3,66 persen. Angka tersebut lebih tinggi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami deflasi 0,19 persen.

Pemerintah perlu memperhatikan hal ini. Sebab, inflasi bahan pangan yang kian tinggi dapat menyebabkan faktor utama kemiskinan di perdesaan. 

Anehkan, jika harga beras lebih tinggi dengan harga beras di kota? Secara teori ekonomi pun menjelaskan bahwa inflasi tinggi bisa menjadi pendorong rendahnya daya beli dalam jangka panjang. Pada akhirnya mengalami kemiskinan.

Menurut data BPS, beras berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi beras terhadap kemiskinan di kota sebesar 20,95 persen, sedangkan di desa sebesar 26,70 persen atau lebih tinggi.

Inflasi Perdesaan di Provinsi Aceh

Untuk melihat inflasi/deflasi dapat diamati dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) pedesaan. Perubahan Indeks Konsumsi Rumahtangga (KRT) mencerminkan angka Inflasi/Deflasi di wilayah perdesaan. 

Berdasarkan pemantauan harga-harga kebutuhan rumahtangga di beberapa daerah perdesaan dalam Provinsi Aceh selama Juli 2018 oleh BPS, terjadi inflasi di perdesaan sebesar 0,95 persen.

Inflasi Perdesaan di Aceh lebih tinggi dari inflasi perdesaan secara nasional yang hanya mencapai 0,28 persen. Bahkan pula inflasi perdesaan Provinsi Aceh tertinggi di Sumatera yang mencapai 0,95 sedangkan inflasi perdesaan paling rendah adalah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebesar 0,50 persen.

Kontributor inflasi di Pedesaan yang terjadi pada wilayah Provinsi Aceh selama Juli 2018, disebabkan oleh naiknya sejumlah kelompok barang dan jasa. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan, terutama komoditas telur. 

Selain itu, juga terjadi kenaikan harga komoditas sayur-sayuran seperti cabe merah dan bawang merah serta komoditas perikanan laut seperti tongkol dan kembung.

Kelompok pendidikan juga mengalami inflasi dengan dimulainya tahun ajaran baru. Demikian juga kelompok transportasi dan komunikasi dengan naiknya BBM dan biaya pulsa telepon selular. 

Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi adalah sandang dengan menurunnya permintaan masyarakat setelah lebaran idul fitri berakhir. Dengan demikian inflasi dapat menjadi penyebab mengapa kemiskinan di perdesaan meningkat.

Di Indonesia banyak orang mengalami ketidaktahanan pangan, hal ini dapat dilihat dari  besarnya jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, artinya seseorang itu tidak punya sumber daya yang cukup untuk mengkonsumsi 2.100 kilo kalori per hari dan  juga untuk membeli barang-barang penting non makanan seperti pakaian dan  rumah.

Menurut Menteri Dalam Negeri, dua pertiga penduduk mengkonsumsi kurang dari  2.100 kilo kalori per hari. Di Indonesia, ketidaktahanan pangan bukan disebabkan oleh kurangnya persediaan beras, tetapi kemampuan untuk membeli beras, dimana kebutuhan beras masih bisa dicukupi dan sisanya diimpor.

Semoga pemerintah bisa semakin menyadari bahwa kebijakan impor bukan hanya ikut menyumbang kemiskinan rakyatnya juga dapat mengerus devisa dan menjatuhkan nilai kurs rupiah. 

Oleh karena itu selayaknya pempimpin negeri ini menata ulang kebijakan ekonomi makronya. Pengendalian dan penurunan inflasi bukan hanya untuk mengontrol harga namun juga harus dapat mendorong daya beli masyarakat.

Kita tidak ingin persoalan kemiskinan selalu menjadi isu seksi yang digoreng oleh para politisi setiap menjelang pemilu. Termasuk pemimpin yang sedang berkuasa, selalu mengolah angka statistik untuk kepentingan kelompoknya dengan mengabaikan statistic realitas. 

Percuma angkanya bagus namun faktanya rakyat tetap saja susah dan morat marit. Mulai sekarang mari kita berantas kemiskinan, membangun demi kesejahteraan bangsa.

Salam.[]