Setuju, Bansos PKH Dilarang untuk Membeli Rokok

Keinginan pemerintah untuk membantu meringankan beban hidup warga miskin merupakan keinginan yang sangat mulia. Oleh sebab itu langkah pemerintah tersebut patut diberi dukungan dan diapresiasi. 

Dengan tingkat kemiskinan yang cenderung menurun, kebijakan pemerintah memberikan bantu sosial akan mendorong untuk pengendalian tingkat kemiskinan agar tidak lebih parah, tidak terlalu dalam dan besar harapan mereka bisa keluar dari garis kemiskinan. 

Agar bantuan sosial ini tepat sasaran, maka penyalurannya harus baik dan efektif. Perlu melibatkan para pihak dalam melakukan pendataan dan melaporkannya ke pihak atau tim penanggulangan kemiskinan tingkat daerah dan pusat. Sehingga penentuan keluarga calon penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tidak salah pilih. 

Pada tingkat paling bawah, kepala desa memiliki peranan penting dan strategis dalam menilai keluarga mana saja yang layak diberikan bantuan dana PKH. Selain telah mengenal orang-perorangan, kepala desa juga merupakan orang tetua kampung yang dipercaya oleh masyarakat. 

Selain tepat sasaran pada orang ataupun keluarga yang dituju benar-benar berhak memperoleh bantuan sosial, makna tepat sasaran juga dimaksudkan tepat dalam penggunaan bantuan sosial tersebut sebagaimana diharapkan oleh pemerintah. 

Sebagaimana pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro yang meminta kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk tidak merokok. Hal itu disinyalir, rokok masih menjadi penyumbang dominan dalam kemiskinan di Indonesia. 

Dari pernyataan Bambang Brodjonegoro do atas jelas bahwa hendaknya dana bantuan sosial PKH digunakan untuk membeli barang-barang yang bermanfaat bukan untuk konsumsi rokok yang jelas-jelas justru penyebab kemiskinan. 

"Kalau bisa semua keluarga penerima PKH atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tidak boleh merokok. Menurut saya itu penting. Kita tegas, "kata Bambang dalam Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin (30/7) sebagaimana dilansir oleh Serambi Indonesia. 

Memang benar, dan saya sependapat dengan Bambang, akan lebih baik pendapatan yang diperoleh dari kerja keras masyarakat memanfaatkannya untuk keperluan pendidikan anak, pangan dan kesehatan keluarga daripada membeli rokok yang justeru merusak kesehatan dan tidak ada manfaatnya. 

Menurut fakta yang saya temui ditengah-tengah masyarakat, uang yang digunakan untuk konsumsi rokok per kapita bisa mencapai Rp30,000.- per hari. Padahal pendapatan mereka hanya Rp50,000,- coba bayangkan! Alangkah mirisnya kita jika melihat fakta ini. Berarti pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan keluarganya hanya Rp20,000,-

Bukti lain terkait betapa rokok telah memiskinkan rakyat kecil adalah hasil survey inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dari kajian yang dilakukan oleh BI secara rutin setiap triwulan itu didapati bahwa rokok termasuk salah satu komoditas yang menyumbang inflasi daerah bahkan nasional. 

Dengan demikian secara prinsip saya sangat mendukung imbauan pemerintah dalam penggunaan dana PKH secara tepat sasaran yaitu dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Dengan memanfaatkan bantuan sosial untuk membeli beras, telur, dan bahan pangan lainnya, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. 

Sebagai pembaharuan informasi, menurut catatan Bappenas tingkat kemiskinan di Indonesia sudah berada pada level 9,82 persen atau menyentuh digit tunggal. Sebab itu pula Bambang mengatakan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia semakin sulit dilakukan. 

Data kemiskinan tersebut terkonfirmasi sebagaimana rilis yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018, tingkat kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 9,82 persen. 

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan imbauan tidak merokok sudah ditekankan dalam penyaluran PKH. Ia mengatakan, pendamping PKH telah diberikan tugas untuk mengingatkan keluarga penerima manfaat terkait bahaya merokok dan secara tegas dikatakan bahwa dana PKH tidak boleh digunakan untuk membeli rokok. 

Dengan kerjasama semua pihak, rencana pemerintah untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan dengan memberikan bantuan tepat sasaran akan mudah terwujud. 

Bersamaan itu pula perubahan perilaku masyarakat penerima manfaat program PKH semakin baik, munculnya kesadaran baru terhadap konsumsi rokok dikalangan keluarga PKH dapat berubah, artinya mulai sekarang TIDAK MEROKOK lagi. 

Salam.[]